MOMENTUM, Bandarlampung--Dana transfer ke daerah (TKD) hingga akhir Juni 2023 baru tersalurkan Rp10,17 triliun atau 48,43 persen.

Sedangkan untuk total pagu TKD yang diterima Provinsi Lampung tahun ini mencapai Rp20,99 triliun.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu - Lampung saat konferensi pers, Selasa (1-8-2023).

"Transfer ke daerah sampai dengan akhir Juni 2023 telah tersalur Rp10,17 triliun atau 48,43 persen dari total pagu," kata Tri Bowo.

Dia mengakui, penyaluran TKD pada triwulan kedua 2023 mengalami perlambatan 6,19 persen dibandingkan trwiulan II tahun sebelumnya.

Menurut dia, penurunan itu salah satunya disebabkan adanya beberapa Dana Alokasi Umum (DAU) spesific grant yang belum terealisasi. 

"Pemda juga masih dalam tahap penyiapan syarat salur beberapa DAU spesific grant tahap II," jelasnya. 

Dia menjelaskan, penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik.

Seperti pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional di bidang pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, pertanian, transportasi, pariwisata, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, dan pembangunan desa.

Dia mencontohkan, pada sektor pendidikan, pemerintah puat mengucurkan Rp897,26 miliar berupa bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) untuk 13.025 sekolah.

Lalu disektor kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah terealisasi Rp164,30 miliar atau mencapai 37,81 persen dari pagu Rp434,59 miliar. 

"Dari jumlah tersebut, realisasi BOK dinas dan puskesmas berkontribusi pada dukungan operasional sektor kesehatan. Termasuk bantuan operasional ke 315 puskemas yang ada di Lampung," terangnya.

Dia menyebutkan, pada sektor pariwisata juga mendapatkan alokasi dana pelayanan kepariwisataan (DPK) sebesar 1,7 miliar untuk Lampung Barat dan Pesawaran.

"Hingga saat ini, tahap I dari alokasi tersebut telah terealisasi sebesar 50 persen atau Rp850 juta," ujarnya.

Selain itu, pada sektor ketahanan pangan dan pertanian di Lampung juga mendapatkan bantuan dari APBN dengan realisasi Rp4,88 miliar atau 50 persen dari total keseluruhan.

"Semua dukungan dana dan bantuan operasional ini diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor kunci di Lampung serta meningkatkan kualitas layanan publik untuk masyarakat," harapnya. (**)