MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih Anugerah Pengadaan 2023 pada kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Lampung meraih penghargaan sebagai Pemprov dengan Persentase Nilai Transaksi PDN Terbesar.

Penghargaan itu diterima Gubernur Arinal Djunaidi dari Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023 di di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7-11-2023).

Prestasi itu merupakan hasil komitmen kuat Pemprov Lampung dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dimulai sejak tahun 2021, melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Program P3DN yang diimplementasikan oleh Pemerintah bertujuan untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Dalam kerangka mendukung pelaksanaan P3DN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mengatur tentang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, khususnya tercantum dalam Pasal 85, yang menekankan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk pemberdayaan industri dalam negeri.

P3DN juga menjadi fokus utama dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Instruksi dalam perpres dan inpres ini memerintahkan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, serta produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.

LKPP, selaku Instansi Pemerintah Non-Kementerian, memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, LKPP juga bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa adalah acara tahunan yang dihadiri oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, diberikan penghargaan dalam beberapa kategori yang dinilai. Pada tahun 2023, ada 3 kategori penghargaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Yaitu: Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar. Lalu, Transaksi Produk Dalam Negeri Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Terbesar. Ketiga, Persentase Terbesar Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Provinsi Lampung berhasil meraih penilaian tertinggi dalam kategori "Persentase Nilai Transaksi Produk Dalam Negeri Terbesar," menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Provinsi Lampung berhasil mengungguli dua provinsi lainnya, yaitu DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan, dalam persentase nilai transaksi produk dalam negeri. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung ekonomi nasional dan mempromosikan produk dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kontribusinya dalam pemberdayaan produk dalam negeri, serta memperkuat ekonomi nasional melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Prestasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun semangat nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. (**)