MOMENTUM, Bandarlampung--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung membentuk tim penjaringan calon kepala daerah Lampung.

Tim yang dibentuk pada Kamis, 18 April 2024, itu diketuai Watoni Noerdin, Sekretaris dijabat Apriliati, dengan anggota Donald Harris Sihotang, Yanuar Irawan dan Siska.

Watoni mengatakan, tim penjaringan tersebut segera melakukan rapat dengan DPC PDI Perjuangan di lima belas kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi.

"Hari ini sudah mulai rapat koordinasi kemudian akan melakukan rakor DPC lima belas kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi didalam kategori penjaringan pada hari Senin nanti. Setelah itu, baru nanti kita melakukan proses penetapan penjaringan dan dipastikan bebas mahar," ujar Watoni.

Tentang mekanisme penjaringan calon kepala  daerah, kata dia, akan ditetapkan setelah rapat koordinasi dengan DPC PDI Perjuangan lima belas kabupaten/kota.

"Kita putuskan berapa lama proses penjaringan itu dan mekanismenya bagaimana pada saat rakor 22 April 2024," jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu menjelaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu membuka peluang kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari eksternal partai maupun internal partai.

Terkait dengan dua nama yang masuk bursa pilgub, Umar Ahmad serta Muklis Basri, dia mengatakan masih dimungkinkan muncul nama-nama lain.

"Mereka adalah salah satu kader internal mungkin akan bertambah lagi. Tetapi kita memang merespon terhadap kader eksternal maupun internal partai," katanya.

"Penetapan calon yang diusung adalah hak prerogratif DPP (PDI Perjuangan). Tentu dengan meminta masukan dari pada DPD. Begitu juga kabupaten/kota meminta masukan DPD," sambungnya.

Meskipun proses penjaringan belum dilakukan, Watoni menjelaskan bahwa partainya membuka kemungkinan koalisi dengan partai lainya.

"Koalisi itu tidak menjadi haram, kita buka dan kita bangun kepada siapapun. Partai lain yang ingin berkoalisi ya silakan, yang penting platformnya sama seiring sejalan," terangnya.

Dia menyebut, koalisi di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu bangunan yang diharapkan bersesuain, tetapi tidak menutup kemungkinan koalisi tidak liner antara pilpres dan pilkada dapat terjadi.

"Kita sudah punya pengalaman masa lalu (koalisi pilgub dan pilkada kabupaten/kota berbeda) alhamdulillah tidak terjadi mis dalam proses kampanye. Yang penting kesepakatan dalam koalisi itu betul-betul dilakukan," tuturnya. 

Disinggung terkait beberapa kabupaten yang sudah ada kader melakukan pengambilan formulir pendaftaran sebagai calon kada, Watoni menyebut hal itu tetap akan disesuaikan setelah rakor. (***)