MOMENTUM, Menggala--Netralitas aparatur sipil negara (ASN), merupakan salah satu kunci utama pemilu berlangsung dengan baik. Ketika ASN campur tangan, proses pemilu tidak akan berjalan lancar dan adil.

Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Lampung Samsudin pada Briefing Netralitas ASN pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Gedung Serba Guna, Menggala, Kabupaten Tulangbawang, Kamis 8 Agustus 2024.

Menurut Samsudin, netralitas ASN merupakan cerminan dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Ketika sumber daya negara termasuk birokrasi, menyalahgunakan kewenangannya, ASN disalahgunakan, maka pada saat itu proses pemilu tidak akan berjalan jujur, adil dan lancar. Karena ini adalah sebuah campur tangan yang merugikan pelaksanaan Pilkada 2024.

"Kunci utama untuk bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ASN kebobolan. Kalau ASN tidak netral, atau ikut-ikutan kampanye, ini artinya ASN sudah kebobolan atau melanggar aturan. Karena itu, Pak Ketua Bawaslu tolong awasi seluruh ASN di Kabupaten Tulangbawang. Bukan hanya aktivitasnya, media sosialnya juga tolong awasi." ucap Pj. Gubernur Lampung.

Samsudin meminta ASN untuk fokus bekerja melayani masyarakat. Fokus pada pelaksanaan pilkada supaya berjalan dengan lancar dan harmonis. Dia juga mengajak untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pilkada yang akan datang, menyatupadukan masyarakat untuk tidak bereuforia yang berlebihan dalam mendukung calon kepala daerahnya.

Dia berharap, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Tulangbwang, dapat berjalan dengan luber dan jurdil.

Di tempat yang sama Pj. Bupati Tulangbawang mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Lampung yang dalam lawatannya kali ini banyak melaksanakan kegiatan serta memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Qudrotul mengatakan, untuk menjaga netralitas ASN pada pilkada mendatang, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Seperti, membentuk tim pembina dan pengawas netralitas ASN; penunjukan personel sebagai anggota pada kelompok kerja pengawasan netralitas ASN dan TNI/POLRI.

Kemudian, melakukan ikrar bersama dan penandatangananb Pakta Integritas Netralitas Pegawai ASN di lingkungan Pemkab Tulangbawang yang dikoordinatori Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terakhir, membuat Surat Edaran terkait netralitas ASN. 

Menurut Qudrotul Ikhwan, netralitas ASN Tulangbawang pada saat pileg dan pilpres silam, terlaksana dengan baik. Dibuktikan sampai dengan saat ini, tidak terdapat laporan pelanggaran netralitas ASN. (**)