MOMENTUM, Bandarjaya – Ketua Umum DPP Jaringan Perempuan Nahdliyin (JPN), Chusnunia Chalim atau Nunik, mendorong JPN Kabupaten Lampung Tengah mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga meminta delapan anggota Fraksi PKB DPRD Lampung Tengah mendukung program pemberdayaan yang dijalankan organisasi tersebut.

Pesan itu disampaikan Nunik saat menghadiri pelantikan pengurus JPN Lampung Tengah di Bandarjaya. Pengurus dilantik Ketua DPW JPN Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua JPN Lampung Tengah Siti Khotimatus Saadah, Ketua DPC PKB Lampung Tengah sekaligus Dewan Pakar JPN, Uswatun Hasanah, Dewan Pertimbangan JPN Meri Andriani, para kiai dan nyai, serta sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah, di antaranya Muslim, Cecep, Binti, Ujang, dan Meri.

Dalam sambutannya,  Nunik menjelaskan JPN dibentuk bukan untuk menyaingi badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), seperti IPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Organisasi tersebut justru menjadi ruang silaturahmi bagi perempuan Nahdliyin lintas generasi.

"Di NU itu ada jenjang usianya. Mulai dari pelajar di IPPNU, mahasiswa di Korpri PMII, hingga Fatayat sampai usia 45 tahun, lalu masuk Muslimat. Nah, keberadaan JPN ini bukan untuk bersaing, melainkan melebur dan menambah ruang silaturahmi. Usia berapa saja boleh gabung, asalkan perempuan Nahdliyin," ujarnya.

Ia mengapresiasi kepengurusan JPN Lampung Tengah yang langsung membentuk Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 28 kecamatan bertepatan dengan pelantikan.

"Ini luar biasa, baru pelantikan langsung mengurus PAC sekaligus. JPN ini kecil bergizi," katanya.

 Nunik selanjutnya meminta pengurus JPN tidak hanya menjalankan kegiatan keagamaan dan silaturahmi, tetapi juga menyusun program yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan.

Salah satu bidang yang dinilainya potensial adalah pengembangan UMKM. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menggerakkan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

"Yang paling menyangga pertumbuhan ekonomi kita adalah UMKM, dan penggeraknya rata-rata perempuan. Jadi jangan membatasi diri kalau bicara ekonomi," tegasnya.

Ia mencontohkan sejumlah kegiatan yang bisa dikembangkan, seperti pelatihan memasak untuk mendorong usaha kuliner, kelas kepribadian, olahraga bersama, ziarah, dan pengajian.

Menurutnya, JPN memiliki ruang untuk mengembangkan berbagai kegiatan sepanjang positif dan sesuai ketentuan hukum.

Perhatian juga diarahkan pada dukungan pemerintah daerah terhadap program organisasi.  Nunik meminta pengurus JPN Lampung Tengah mengajukan program hibah APBD untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan.

Ia pun menyampaikan pesan kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah yang hadir agar ikut mengawal program tersebut.

Sebelum menyampaikan pesan itu,  Nunik sempat melontarkan candaan kepada legislator laki-laki yang hadir.

"Pak Cecep, Pak Muslim, Pak Ujang mohon maaf tidak bisa gabung karena ini jaringan perempuan—kecuali mau pakai gamis," kelakarnya, disambut tawa peserta.

Namun, ia menegaskan JPN merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi partai politik. Karena itu, JPN dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

"JPN ini bukan organisasi partai, melainkan organisasi kemasyarakatan yang ingin berkontribusi positif bagi daerah dan bangsa. Jadi punya hak mendapatkan program seperti hibah dari APBD. Ibu Ketua JPN Lampung Tengah silakan ajukan, dan Pak Cecep harus mengawal sampai dapat hibah APBD untuk pembinaan di kecamatan-kecamatan, tentu dengan pengelolaan yang transparan," ujarnya.

Ia mengingatkan agar dukungan anggaran tersebut dikelola secara transparan dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)