MOMENTUM, Bandarlampung--Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk masa jabatan 2024-2029 akan dilantik, Selasa (1-10-2024) besok.

Dari 580 anggota DPR RI itu, terdapat 20 orang asal daerah pemilihan (dapil) I dan II Lampung yang juga turut dilantik.

Seperti halnya Aprozi Alam, yang maju lewat gerbong Partai Golkar melalui Dapil Lampung II.

Aprozi mengaku, banyak yang akan ia perbuat untuk Lampung. Namun, usai dilantik nanti dia bakal melakukan langkah awal krusial untuk Lampung.

"Langkah awal untuk Lampung ini yang pasti pertama itu kita melihat apakah kebutuhan dan program kerja yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung ini tercover atau tidak di APBN 2025," kata Aprozi kepada harianmomentum.com, Senin ( 30-9-2024).

"Itu sudah disahkan dan saya baru masuk, nah tentu saya akan melihat evaluasi ini seandainya ada hal yang sifatnya urgent dan tidak masuk di APBN 2025 akan jadi tugas kita bersama anggota dewan yang lain untuk mendorong supaya ini masuk di APBN Perubahan," imbuhnya.

Dia mengatakan, APBN 2025 telah disahkan pada dewan periode sebelumnya. Karenanya, fokusnya saat ini melihat apa yang bisa diusulkan dalam perubahan anggaran nantinya.

"Karenakan kita tidak masuk dalam pembahasan ini lagi ya, tinggal pelaksanaan. Kita akan mendorong masuk dalam perubahan. Tentu perubahan ini kita melihat situasi dan kondisi keuangan negara. Kalau memang kemampuan keuangan negara mampu untuk mendorong hal-hal yang sifatnya prinsip dan urgent di Lampung, tentu kita upayakan harus masuk dalam perubahan," jelasnya.

"Jadi yang pertama melihat evaluasi APBN yang sudah disahkan, kedua melihat hasil evaluasi adakah yang sifatnya urgent untuk kita masukan ke APBN Perubahan 2025 untuk Lampung," timpalnya lagi.

Yang ketiga, lanjut Aprozi, akan mempelajari secara teknis terkait dana-dana impress yang dimiliki oleh presiden.

"Apakah dana impress ini sama, kalau kemarin kan pak Jokowi menggelontorkan dana impress serius di infrastuktur. Nah apakah di presiden baru juga akan melakukan penggelontoran kembali impress. Kita akan melihat juga, karena menteri kan berubah ini, rencananya ada penambahan 10 menteri jadi 44. Tentu akan menyesuaikan yang ada di DPR. Mitra kerja menteri itu berapa, informasi yang kita terima akan menambah dua komisi," tutur Ketua AMPG Lampung itu.

Sehingga, mitra kerja itu bisa sesuai dalam satu komisi terdapat berapa menteri yang membidangi.

"Jadi itu, langkah kita juga akan menyambut presiden yang baru, kedua kita akan menyambut para pembantu presiden. Kemudia langkah pertama setelah menteri terlantik saya akan langsung mengevaluasi Anggaran Dipa yang sudah disahkan 2025 oleh dewan periode sebelumnya," terangnya.

Berkaitan dengan dana impress, Aprozi juga akan langsung mempelajari selain infrastuktur terdapat bidang apa yang bisa dianggarkan.

Ia juga menyampaikan, bahwa ada kesalahan persepsi di Lampung mengenai infrastukur jalan. Banyak yang mengira kerusakan jalan itu kewenangan provinsi dan nasional.

"Bukan yang dimiliki provinsi maupun nasional. Kita mau fair, berdasarakan data stastistik, bahwasanya jalan provinsi Lampung itu sudah mencapai 72 sampai 75 persen. Tingkat kerusakannya dikit. Nah yang urgent ini infrastuktur jalan yang dimiliki kabupaten," tegasnya.

Karenanya, ia mengaku akan mempelajari anggaran apa saja yang bisa dialokasikan untuk membantu pembangunan di ranah kabupaten atau kota.

"Ada anggaran APBN yang digelontorkan melalui perumahan pemukiman, yang disibut dengan jalan lingkungan. Apakah bisa signifikan, bagaimana ada dana DAK (dana alokasi khusus) bisa masuk ke kabupaten. Jadi tidak harus menggunakam APBN. Bisa aja DAK, yang akan kita dorong masuk ke kabupaten bisa digunakan untuk infrastuktur jalan. Karena ini yang rusak jalan kabupaten," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika memang infrastuktur jalan di kabupaten telah memadai, maka kestabilan ekonomi mudah dicapai.

"Maka nanti akan muncul kestabilan ekonomi, mulai dari tingkat desa sampai ke kota tergantung infrastuktur jalan juga. Karena itu faktor utama yang mendukung bagaimana masyarakat mudah membawa hasil tani mereka ke kota. Ini yang menjadi fokus pertama," bebernya.

Selain itu, ia akan melihat besaran anggaran yang dibutuhkan pada sektor pendidikan maupun kesehatan.

"Kita akan mendorong pendidikan 20 persen ini. Di Lampung masih banyak yang pendidikannya bayar, sarana dan prasarannya memang belum layak seperti di pedesaan. Pun begitu juga kesehatan. Kesehatan kan kita tahu, puskesmas itu milik kabupaten tapi kabupaten kecil sekali menganggarkan rehab puskesmas, fasilitas kesejahteraan bidan, ini akan kita bawa ke pusat," kata dia.

Ia berharap, dari 20 dewan dari Lampung akan mempunyai persepsi dan gerakan serempak untuk mewujudkan kemajuan.

"Mudah-mudahan kawan-kawa dewan yang lainnya, juga bisa dengan satu nafas. Jangan kita hanya sendiri-sendiri, maka kekuatan kita akan kecil. Tapi kalau 20 ini menyatu dari berbagai partai tentu ini akan punya kekuatan besar," harapnya.

"Saya yakin dan optimis bahwa ini bisa, Lampung bisa berangsur bisa dimasukan anggaran dari pusat. Itulah guna kami-kami disini," timpalnya.

Ditanya terkait keinginan ditempatkan di komisi yang membidangi apa, Aprozi mengaku siap ditempatkan dimana pun.

Namun, ia lebih siap jika ditempatkan di komisi V ataupun VII.

"Sebenernya sama aja, kalau kita bicara Lampung yang sifat nya prinsip soal infrastuktur brati saya siap ditempatkan di komisi V, kalau dianggap pendidikan di Lampung perlu banyak dorongan lebih kuat maka siap saya ditempatkan di komisi pendidikan. Prinsipnya saya siap saja ditempatkan di komisi mana pun, hanya saja secara intelektualitas dan pengalaman basic saya memang seyogianya di komisi V atau VII. Karena memahami bagaimana seluk beluk dari anggaran sampai pelaksanaan proses kita pahami," kata Aprozi.

"Partai menempatkan dimana saja saya siap. Namanya kita ini petugas, siap ditugaskan dimana dan kita tidak pernah takut," pungkasnya. (**)