Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Perang adalah himpunan kekuatan yang didayagunakan untuk menjatuhkan dan menundukkan lawan. Jika perang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki, maka perang menjadi totalitas. Tapi banyak peperangan hanya mendayagunakan kemampuan desepsi, yakni menipu dan mengadu domba seperti yang dilakukan Barat terhadap Indonesia dan beberapa negara lain. 

Suatu negara yang sudah masuk dalam perang bermodus menipu dan adu domba biasanya yang kalah lebih sulit membebaskan diri dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan (dalam berbagai hal), dan kehinaan. 

Sementara pada perang dengan kekuatan militer, maka yang bertahan dan terus bertahan walau dengan kemampuan terbatas. Pertahanan dan ketahanan ini memberi peluang besar negara yang bersangkutan mampu berdiri tegak di hadapan publik global. Salah satu contoh di abad 20 adalah Vietnam dan Iran. 

Perang, kata Eisenhower, selalu bicara tentang keuntungan besar yang menggiurkan. Karena itu tesa military industrial complex ketinggalan zaman. AS menerapkan financial military industrial complex sejak Nixon shock 1971. Tentu saja karena Barat sudah berhadapan dengan Blok Timur dan kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika untuk bangkit dari ketertindasan berbasis kekuatan militer.

Memang, sejarah panjang peradaban -- dari ekspedisi militer era klasik hingga pertarungan algoritma di abad digital, menyisakan satu pola konstan: perang hampir selalu berakar pada kepentingan geoekonomi. Klaim dan cap di balik perang adalah faktor agama, ideologi, demokrasi, hak asasi, bahkan isu nuklir, kerap kali hanya tampak depan dari kepentingan yang lebih mendasar: siapa menguasai sumber daya, jalur distribusi, sistem keuangan, dan pusat produksi, dialah yang menentukan arah sejarah. Ini karena dunia dipandang sebagai gemerlapnya kehidupan dan menimbulkan kekayaan, kedamaian, dan keadilan material. 

Di dalamnya terkandung kehormatan dan kemuliaan. Padahal gemerlapnya kehidupan dunia berpeluang melahirkan penderitaan. Di sini berlaku hukum Archimedes dan Bejana Berhubungan. Alam menyampaikan pesan, kehidupan tegak karena keseimbangan.

Di era klasik, perang adalah soal tanah dan batas. Abad pertengahan memperebutkan rempah-rempah dan jalur sutra perdagangan. Itulah Tordesillas ( 7 Juni 1494) dan Saragossa (22 April 1529). Revolusi industri mengubahnya menjadi perebutan emas, minyak, batu bara, aluminium, dan koloni. Abad ke-20 menancapkan dominasi minyak sebagai jantung geopolitik. Ini tesa Henry Kissinger: menguasai minyak, maka menguasai banyak negara. Kini, di abad ke-21, medan tempurnya melebar: data, semikonduktor, rantai pasok global, mineral tanah jarang (rare earth), sistem pembayaran, hingga kecerdasan buatan. Namun esensinya tetap: hegemoni, dominasi dan sistem kontrol, termasuk sistem kontrol nilai tukar dan pasar uang. 

Dalam lanskap itu, peperangan Iran versus Amerika Serikat (AS)-Israel bukan cuma konflik ideologis, atau isu agama. Ia adalah simpul dari pertarungan hegemoni global antara kekuatan lama mempertahankan dominasinya dan kekuatan baru yang menggerus perlahan namun pasti. 

Sesuai tesa Eisenhower dan Henry Kissinger, perang akan menciptakan keuntungan besar dan minyak akan memberi kekuasaan mengendalikan dunia. Karenanya, perang AS-Israel melawan Iran 2 Maret 2026 ialah soal mempertahankan dominasi dan hegemoni AS sekaligus memperluas pengaruh dan tekanan terhadap Timur Tengah. 

Hegemoni yang Mulai Retak

Sejak 1945, AS menjadi arsitek utama tata dunia: sistem Bretton Woods, dominasi dolar, IMF-Bank Dunia, WTO (dahulu GATT), NATO, hingga jaringan 800-an pangkalan militer di berbagai belahan dunia. Namun memasuki dekade pertama abad ke-21, fondasi itu menghadapi tekanan struktural. AS kalah perang industri manufaktur, meluruh kekuatan dolarnya, tersaingi ketat industri teknologi komunikasinya, dan limbung sistem ekonominya. Ini tergambar dari berbagai indikator ekonomi di domestik AS sendiri. 

JE Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality (2012) menyampaikan AS mengidap ketimpangan ekonomi dan rasial pada level kanker stadium empat. Buku ini seakan disahuti Thomas Piketty dalam bukunya The Capital in 21st Century (2013). 

Bayangkan, di saat ketimpangan itu begitu mendalam dan meluas, polarisasi politik, rasialis, dan tekanan imigran dengan menggunakan kekuatan militer telah meluruhkan modal sosial domestik AS sendiri.

Kebangkitan China bukan sekadar fenomena pertumbuhan ekonomi. Ya, China awalnya meluncur ke panggung ekonomi global karena dukungan AS. Kini, negara berpenduduk terpadat kedua itu menyumbang lebih dari 28% output manufaktur global. Sementara AS berada di kisaran 16-17%. Dalam perdagangan internasional, Beijing telah menjadi mitra dagang utama bagi lebih dari 120 negara. 

Perang industri manufaktur yang sesungguhnya bermula sejak 2004 hanya satu sektor. Sektor lainnya terjadi perang nilai tukar, kompetisi teknologi, chip, kendaraan listrik, dan dominasi rantai pasok, dan perang sistem ekonomi. Di balik ini adalah masalah efisiensi dan efektivitas sistem pemerintahan mengambil dan melaksanakan kebijakan dan strategi bagi kepentingan nasional.

Melalui media massa Barat, AS terus mempropagandakan kejelekan China. Pada 24 Agustus 2015 pasar modal Shanghai diserang. Tidak seperti Indonesia yang pasar modalnya kelabakan diserang MSCI dan peringkat kreditnya dijatuhkan, China melawan. Biaya perlawanan ini justru dengan menggunakan kekuatan musuh. Yakni menjual surat utang AS. Awalnya China memegang surat utang AS 1,4 triliun dolar AS. Setelah serangan yang dikenal sebagai Black Monday keempat itu, China akhirnya melepas surat utang AS skitar 260 miliar dolar AS. Kini China bahkan hanya memegang surat utang AS yang acapkali menjadi senjata bermata dua sebanyak 689 miliar dolar AS.

Berkah buat AS. Gagal memukul China melalui sektor keuangan, nilai tukar dan sistem pembayaran, Amerika kemudian berhasil menerapkan teknologi shale untuk industri minyaknya. Hasilnya, AS mengalami transformasi energi. Sejak 2018, ia resmi menjadi net oil exporter. Kini AS berproduksi minyak sempat menembus 13 juta barel per hari. Sungguh rekor historis. Tentu, status ini mengubah kalkulasi geopolitik dan cara menekan, memaksa negara lain dan mempertahankan dominasi. Di dekade kedua abad 21 itu, tepatnya pada 20 Januri 2016 harga minyak WTI mencapai 26,68 dolar AS. Padahal pada 14 Juli 2008 harganya 147 dolar AS per barel.

Jika dulu ---sewaktu masih net oil importer--- stabilitas harga minyak adalah prioritas, kini sebaliknya -- justru volatilitas dan kenaikan harga dalam situasi tertentu bisa menjadi instrumen strategis. Bahkan dengan strategi sistemik pada mata rantai pasokan, kemampuan mengendalikan harga minyak diikuti dengan menentukan kepada negara mana pasokan harus dihambat atau diberikan.

Di sinilah Selat Hormuz memperoleh relevansi dramatis, sekitar 20 % pasokan minyak dunia melintasi jalur sempit itu setiap hari. Gangguan di sana berarti guncangan global: harga melonjak, negeri net-oil exporter menarik untung tak peduli inflasi meningkat, dan ekonomi Asia terpukul. China, Jepang, Korea Selatan, dan India pasti terpukul dengan kondisi Selat Hormuz yang ditutup. Ini berarti memukul industri secara menyeluruh. Dampaknya akan terasa pada pertumbuhan perekonomian. Paling tidak, tingkat ketidakpastian perekonomian meningkat. Itulah FLUX yang dicanangkan AS pada 2023.

Ketidakmampuan AS dan Uni Eropa memaksa Rusia menghentikan perang dengan Ukraina memberi dampak mendalam. Sementara AS sendiri merasa harus membangun strategi sistemik pada persoalan sumberdaya mineral tanah jarang dan emas. Keributan soal Kanada yang dikehendaki menjadi negara bagian AS dan keinginan menganeksasi Greenland di bawah kedaulatan Denmark, telah memantik keretakan NATO. Isunya, aliansi ditekan, musuh dilayani. 

Strategi Tekanan: dari Shock and Awe hingga Proksi

Skenario eskalasi dan kenaikan harga minyak dapat dibaca dalam tiga lapis, antara lain adalah:

Lapisan pertama: Tekanan Militer dan Psikologis

Pengerahan kapal induk seperti USS Abraham Lincoln atau USS Gerald R. Ford di Teluk Persia bukan sekadar postur pertahanan. Itu adalah pesan simbolik: shock and awe. Tapi kalkulasi ini mengandung risiko salah hitung. Iran bukan Irak 2003. Tak pula Venezuela. Negara ini memiliki doktrin perang asimetris, rudal balistik jarak menengah, drone tempur, dan jaringan proksi regional. Negeri tempat banyak kelahiran intelektual muslim ini mempunyai sejarah panjang sebagai bangsa petarung. Itulah Persia yang menggantikan pengaruh negara-negara Jazirah Arab.

Lebih jauh, Iran telah menggelar latihan militer bersama Rusia dan China di kawasan tersebut. Ini bukan sekadar latihan teknis, melainkan sinyal geopolitik bahwa konflik lokal berpotensi tersambung ke Poros Eurasia. Memang Rusia dan China lantang mengecam serangan pada Teheran. Tapi aliansi ini tidak memuat perjanjian saling membantu jika ada mitra diserang pihak lawan. Lantang tapi tergantang.

Lapisan kedua: Diplomasi Buntu

Perundingan di Oman atau Swiss berulang kali mencoba mencari jalan tengah. Namun bagi Teheran, isu nuklir dan pengaruh regional adalah bagian dari kedaulatan strategis. Sementara bagi Washington dan Israel, keduanya dipandang sebagai ancaman eksistensial. Ketika garis merah masing-masing tak bersinggungan, diplomasi menemui jalan buntu. Di sini berbagai negara menyaksikan, AS menerapkan strategi multiple suitable standard dan kemunafikan ekstrim.

Lapisan ketiga: Eskalasi Melalui Aktor Ketiga

Israel memandang Iran sebagai ancaman utama dan strategis, terutama karena dukungan Teheran terhadap Hizbullah, Houthi, dan Hamas di Palestina. Iran adalah hambatan besar bagi Israel menguasai Palestina dan Timur Tengah. Serangan militer ke Iran terbatas atau operasi intelijen bisa menjadi test the water, betapa serangan Trump ke Iran melanggar resolusi PBB dan konstitusi AS serta ilegal karena tanpa alasan yang sah.

Bukan mustahil serangan itu justru memancing respons yang lebih luas. Tujuannya agar Iran menutup Selat Hormuz. Kalkulasi ini berpeluang salah besar. Jika simbol kepemimpinan Iran, misalnya figur seperti Ali Khamenei menjadi target, asumsi bahwa sistem akan runtuh, kemampuan pengayaan uranium menurun, maka maksud serangan tidak sepenuh akurat dan efektif. Republik Islam memiliki mekanisme suksesi institusional. Sejarah Perang Iran-Irak membentuk mentalitas resistance state yang tahan tekanan panjang. Serangan eksternal justru berpotensi menyatukan faksi internal yang sebelumnya terbelah. Jika sistem politiknya kokoh, maka soal ketahanan dan pertahanan negara pada hajat hidup orang banyak menjadi produk utamanya sebagai wujud tegaknya harkat martabat bangsa.

Energi dan China: Dimensi yang Sering Terabaikan

Sekitar 37,7-45% impor minyak China berasal dari Timur Tengah, dan sebagian besar melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, ekonomi Asia Timur akan merasakan dampaknya secara langsung.

Di titik ini, konflik Iran-AS bukan hanya persoalan bilateral. Ia bersinggungan dengan Belt and Road Initiative, dedolarisasi, hingga upaya sebagian negara BRICS mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran berbasis dolar. Soalnya, AS ingin menjaga dan menyinanmbungkan kekuatan memaksanya melalui green back (istilah lain USD).

Pernyataan klasik Henry Kissinger “control oil and you control nations” tetap relevan. Bedanya, hari ini kontrol energi harus disandingkan dengan kontrol sistem keuangan dan teknologi. Siapa menguasai tiga simpul ini, ia memegang tuas geopolitik global. Ini membuktikan bekerjanya sistem financial military industrial complex, guna meraih keuntungan besar menggiurkan dari perang sesuai pernyataan Eisenhower.

Perang Lepas Kendali

Skenario out of control atau di luar kendali, dan bisa juga disebut liar mengarah pada eskalasi perang yang bergerak simultan. Misalnya, Selat Hormuz terganggu -- harga minyak bisa melonjak ekstrem; setiap kenaikan USD 10 per barel berpotensi mendorong inflasi global 0,2–0,3%. Bagi Indonesia, setiap kenaikan USD 10 per barel, Idonesia harus merogoh kocek Rp35-40 triliun. Demikian juga pengaruhnya dengan harga LNG. Setiap kenaikan USD 1, akan meningkatkan harga beli dari USD 11 per MMBTU menjadi sekitar USD 18 sehingga Biaya Pokok Produksi Listrik naik. Maka subsidi yang kini dianggarkan sekitar Rp 402 triliun untuk ketahanan enegeri -- akan meroket. Hasilnya, kondisi anggaran menjadi lebih tertekan, ruang fiskal makin sempit. 

Di regional TimTeng sendiri, perang regional melebar -- Hizbullah di Lebanon, milisi Irak, Houthi, Hamas, hingga ancaman terhadap fasilitas energi Teluk. Dan itu dilakukan Iran dengan menyerang kilang Arab Saudi, bandar Utara Qatar, dan fasilitas publik lainnya di negara aliansi AS. Tapi, blok besar terlibat tak langsung. Poros Rusia-China mendukungnya dalam bentuk dukungan logistik, siber, dan ekonomi.

Dalam kondisi itu, Israel berada di garis depan. Retorika sebagian elite Iran tentang “menghapus Israel dari peta” telah lama menjadi bagian dari perang narasi. Namun, realitas geopolitik jauh lebih kompleks: Israel memiliki superioritas militer regional dan payung strategis Barat. Yang lebih mungkin terjadi bukanlah penghapusan fisik negara, melainkan perang berkepanjangan yang menguras energi, ekonomi, dan stabilitas kawasan. Di bawah perlindungan AS, maka Israel adalah saudara kandung yang patut dilindungi. Sehingga Netanyahu bukan penjahat perang dan bukan pelaku genosida dan penjahat kemanusiaan.

Di sana perang melahirkan pecundang dan pemenang. Tentu saja, perang besar sering melahirkan tatanan baru. Perang Dunia II melahirkan Bretton Woods dan dominasi dolar. Krisis 1973 melahirkan geopolitik petrodolar. Jika konflik antara Iran vs AS-Israel benar-benar meluas, ia berpotensi mempercepat transisi menuju dunia multipolar dengan friksi lebih tajam dan blok-blok yang semakin tegas.

Maka pertanyaan pamungkasnya bukan sekadar: siapa menang? Melainkan, “Apakah ini fase akhir hegemoni tunggal dan awal pertarungan sistem global yang lebih terbuka?”

Dunia kini berdiri di tepi ketidakpastian. Satu percikan di Teluk Persia dapat menjalar ke pasar saham New York, pabrik di Shanghai, hingga SPBU di Jakarta serta kelaparan di mana-mana. Nampaknya, sejarah belum selesai menulis bab ini.

Ketika kepentingan geoekonomi menjadi jantung konflik, perdamaian bukan sekadar soal gencatan senjata, melainkan soal siapa yang bersedia berbagi kendali atas sistem dunia. Maka dunia membutuhkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan manusia bagi masyarakat dunia. Kekuatan militer dan keuangan bukanlah sesuatu yang sangat istimewa. Tapi kejuangan menegakkan nilai-nilai manusia yang memanusiakan manusia secara hakiki justru memberikan kedudukan berharga dan mulia. Jelas, segalanya bergilir dan dipergilirkan. Tak ada yang mampu menahan waktu, sama seperti tak dan yang mampu menahan penuaan dan menunda kematian. Saatnya kita sadar bahwa gemerlap harta dan tahta, bukan segalanya. Hentikan keliaran atas nama liberalisasi di berbagai lini. (**)

Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto