MOMENTUM, Mesuji -- Tambahan penghasilan para pejabat di Kabupaten Mesuji yang setiap bulan menyedot duit APBD Rp,3,3 miliar, menuai sorotan. Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, bupati justru menambah tunjangan pejabat.

Perubahan atau tambahan tunjangan pejabat itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Mesuji Nomor 2 Tahun 2024. Menggantikan Perbup Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Dalam perbup yang baru tersebut, misalnya. Sekretaris daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp42 juta per bulan. Kemudian, Inspektur Rp25,7 juta, Asisten Bupati Rp20 juta, Sekretaris DPRD Rp16 juta, Kepala Dinas Rp14,5 juta, Staf Ahli Bupati Rp14 juta. Penjabat di bawahnya, juga diberi tambahan penghasilan sesuai dengan tingkatannya.

Baca Juga: TPP ASN Mesuji Naik, Sekda Diberi Tambahan Penghasilan Rp42 Juta Perbulan

Kecamatan itu antara lain, disampaikan seorang tokoh masyarakat Kecamatan Mesuji, Basuki. Menurut pria 80 tahun ini, Perbub Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tersebut dinilai tak berpihak ke masyarakat.

Bahkan, menurut Basuki, tambahan penghasilan untuk pejabat itu, melukai perasaan masyarakat. Sebab, kondisi Mesuji saat ini sangat memperihatinkan. Terutama kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Ditambah APBD Mesuji nilainya juga kecil.

"Kondisi ini berbanding terbalik, karena tunjangan penghasil ASN malah naik. Seharusnya penjabat di Mesuji lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya mementingkan kesejahteraan ASN," ungkapnya, Sabtu 28 Desember 2024.

Basuki tidak mempermasalahkan dengan peningkatkankesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif.

Namun, pejabat seharusnya lebih teliti melihat pembangunan terutama infrastruktur jalan yang mengalami rusak berat.

"Seharusnya pejabat lebih paham dengan kondisi APBD Mesuji yang terbilang kecil di Provinsi Lampung. Bisa kita bayangkan. Bila setiap bulan APBD Mesuji hanya dibebankan untuk membayar TPP sebesar Rp3.3 miliar. Artinya anggaran hanya difokuskan ke pembayaran TPP saja, bukan untuk pembangunan di Mesuji," ujarnya.

Penjabat Bupati Mesuji seharusnya sebelum menaikkannya TPP, dilakukan pengkajian terlebih daluhu. Jangan ada unsur kepentingan sehingga APBD Mesuji terkesan jadi bancakan pejabat namun mengabaikan rakyat.

"Bila kita lihat dari perbup ini, nilainya fantastis. Dan ini Bisa kita lihat sendiri besaran TPP tiap bulan yang harus dibebankan ke APBD Mesuji, sedangkan masyarakat harus menderita akibat pembangunan di Mesuji yang sangat memperihatinkan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, beberapa objek pembangunan di Kabupaten Mesuji yang saat ini sudah terlaksana kurang diperhatikan. Bahkan kondisi yang ada malah makin rusak serta objek pembangunan terkesan dipaksakan tanpa dikaji untuk kepentingan masyarakat dan kurang tepat sasaran.

Terpisah, Bupati terpilih Mesuji, Elfianah mengatakan akan mengevaluasi kembali kenaikan tambahan penghasilan pegawai tersebut. Dengan berpedoman pada Peraturan Kemendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020. Serta berpegang pada program yang prorakyat.

"Beberapa indikator ada Ketentuan yang harus kita perhatikan mengingat kondisi jalan yang saat ini pada hancur, ditambah lagi APBD yang kecil, tetapi TPP pejabat sangat besar. Ini menciitdrai hati masyatakat," ujarnya. (**)