MOMENTUM, Bandarlampung--Realisasi anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mencapai Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari target Rp7,4 triliun.

Sedangkan untuk belanja daerah Rp1,8 triliun atau 24,62 persen dari target Rp7,5 triliun. Realisasi tersebut tercatat hingga tanggal 10 Mei 2025.

Begitu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan, Sabtu (10-5-2025).

"Pemerintah Provinsi Lampung per 10 Mei 2025 telah mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,2 triliun atau 30,23 persen secara keseluruhan dan anggaran belanja sebesar 24,62 persen," kata Marindo.

Dia menjelaskan, jumlah itu di luar dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mencapai Rp350 miliar.

"Dalam struktur anggaran Dana BOS dan BLUD yang pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar," jelasnya.

Menurut dia, realisasi terhadap pengelolaan keuangan di luar kasda tersebut, terutama Dana BOS masih dalam tahap pengesahan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP yang dilakukan setiap 1 semester.

Meski demikian, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan BLUD telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi APBD Pemerintah Daerah.

"Melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun di luar RKUD, saat ini Provinsi Lampung telah mencapai 30,23 perseb untuk realisasi pendapatan dan
24,62 persen untuk realisasi belanja," rincinya.

Dia menyebut, jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka Realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.

"Nilai realisasi keseluruhan tersebut, secara utuh akan dilaporkan dan di rilis pada periode rapat koordinasi berikutnya," tuturnya.

Selain itu, pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukan kinerja yang baik dan optimal. Terlihat dari jumlah uang yang berada di kas daerah pada setiap harinya tidak lebih dari 0,03 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini selalu dapat mengoptimalkan semua penerimaan yang masuk setiap harinya untuk didistribusikan menjadi belanja daerah. (**)