MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memulai proses seleksi calon siswa (casis) Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2025/2026.

Proses seleksi itu untuk menentukan 75 siswa yang benar-benar tidak mampu agar bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Lampung Aswarodi saat diwawancarai, Selasa (10-6-2025).

Aswarodi mengatakan, seluruh Forum Koordinasi Pendamping (Forkop) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengusulkan calon siswa yang masuk ke dalam kriteria. 

"Jadi besok kita akan seleksi calon siswa yang sudah di rekrut oleh Forkap PKH. Nanti masing-masing Forkap PKH memaparkan biodata calon siswa," kata Aswarodi.

Dia menegaskan, siswa yang masuk Sekolah Rakyat merupakan orang yang benar-benar miskin.

"Jadi kita akan coba lihat yang paling layak untuk kita tetapkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk tahun ajaran 2025/2026, akan dipilih 75 siswa untuk belajar di Sekolah Rakyat.

"Kita siapkan tiga rombongan belajar atau rombel. Masing-masing 25 siswa. Kita juga siapkan 8 siswa cadangan," jelasnya.

Menurut dia, siswa yang mengikuti program sekolah rakyat akan tingga di asrama. 

"Mereka nanti akan tinggal di asrama dan seluruh biayanya ditanggung oleh APBN. Dari pakaian, makan dan tempat tinggal semuanya gratis," tuturnya.

Sehingga, diharapkan siswa yang lulus sekolah rakyat bisa merubah nasib keluarganya.

"Karena kan harapan dari Pak Prabowo ini untuk memutus rantai kemiskinan," sebutnya.

Meski demikian, nantinya para calon siswa dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. 

"Kemudian ada dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal di asrama," jelasnya.

Selain itu, Pemprov dan Kementerian Sosial akan melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai aset.

"Nanti akan ada perjanjian pinjam pakai lahan Kota Baru ke Kementerian Sosial atau hibah dan akan segera di agendakan dan ini sedang tunggu jadwal," jelasnya.

Aswarodi memastikan jika program Sekolah Rakyat sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran. 

"Tidak ada alokasi dari APBD, jadi program Sekolah Rakyat ini seluruh pembiayaan nya di suport oleh APBN. Jadi full semua dari pusat," tutupnya. (**)