Harianmomentum.com — Polda Lampung akan terus memburu tempat pembuatan senjata api (senpi) ilegal yang diduga masih banyak terdapat di daerah ini.

Selain akan mengusut kasus pembuatan senpi ilegal di Tanjungsari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana menduga masih banyak tempat lain yang menjadi sarang pembuatan senpi ilegal.

“Jajaran intelijen kami, baik Polri maupun Korem terus mengapdet data terbaru terkait kasus ini. Kita terus melakukan pemetaan di berbagai titik,” kata Kapolda kepada media usai kunjungan di Markas Komando (Mako) Korem 043/Gatam, Rabu (17/1/18).

Biasanya, lanjut dia, pelaku kejahatan semacam ini memang memilih tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari intaian aparat penegak hukum, seperti wilayah perbatasan.
 
“Biasanya mereka sembunyi dari kejaran aparat, maka TNI dan Polri harus membangun koordinasi intelijen yang baik,” ungkapnya.

Diduga, ada keterkaitan oknum penegak hukum dalam kasus ini. Masalahnya, hanya oknum penegak hukum atau oknum tertentu yang bisa memberikan akses peluru. Tanpa peluru, senpi rakitan tidaklah berguna. “Semua akan kita selidiki. Terkait peluru, kita belum bisa menduganya,” ucapnya.

Menurut Jendral bintang dua ini, bukan hanya Polri dan TNI saja yang memproduksi peluru. “Di perbakin jugakan ada penjualan peluru. Polisi dan TNI juga punya peluru  organik,” sebutnya.

Dia menegaskan, jika ada anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus senpi ilegal ini, ia tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas. “Kalau terbukti ada aparat yang ikut serta, kita akan memberi tindakan tegas,” ujarnya.

Terkait pemetaan yang telah dilakukan aparat penegak hukum, dia kembali mengatakan bahwa wilayah yang dipetakan rentan kejahatan perakitan Senpi ilegal adalah diwilayah perbatasan.

“Wilayah yang berbatasan dengan wilayah lain. Termasuk mesuji. Namun, semua tempat memungkinkan terjadi. Jadi, saya anggap semua wilayah berpotensi rawan,” jelasnya.

Karenanya, Kapolda berpesan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan aksi-aksi kejahatan diwilayahnya. “Wilayah kita ini luas, jumlah anggota kits secara rasio tidak mencukupi, maka tetap kita meminta informasi dari masyarakat terkait hal itu,” jelasnya. (acw)