MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID dan TP2DD 2025 di Bandar Lampung, Jumat (29-8-2025).

Acara itu bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengendalian inflasi, mempercepat digitalisasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengapresiasi komitmen seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dia menekankan sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat sangat penting dalam mengendalikan inflasi serta mempercepat digitalisasi untuk mendukung ekonomi daerah.

Bani Ispriyanto mengungkapkan, hingga Juli 2025, inflasi di Lampung tercatat sebesar 1,41% (year-to-date), yang masih berada dalam kendali berkat pelaksanaan berbagai program pengendalian harga. Program tersebut antara lain melibatkan operasi pasar, peningkatan produktivitas sektor pertanian, kerja sama antar daerah, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan harga pangan.

Lampung juga berhasil mencatatkan prestasi dalam hal digitalisasi. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tercatat sebesar 97,5%, meski transaksi tunai masih mendominasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan digitalisasi, di antaranya dengan meningkatkan literasi pembayaran non-tunai, memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi.

Bimo juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Dia juga menyarankan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian daerah, serta penguatan SDM dan infrastruktur guna mendukung layanan non-tunai dan perbankan digital.

Dalam rakorda ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memberikan masukan strategis untuk memperbaiki tata niaga distribusi pangan agar lebih transparan dan efisien. Beberapa masukan lainnya antara lain perlunya optimalisasi penyaluran Sistem Pengendalian Harga Pangan (SPHP), penguatan Posko Inflasi Digital, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan.(**)