MOMENTUM, Metro--Anggota DPRD Kota Metro Basuki mendesak pemkot setempat segera mengklarifikasi lambatnya pencairan insentif para Ketua RT dan RW. Selain itu, dia juga menuntut penjelasan terkait dugaan kekurangan pembayaran insentif Ketua RT dan RW, khususnya untuk bulan Juni 2025.

Basuki mengaku telah menerima laporan terkait kendala dalam proses pembayaran insentif RT/RW, yang seharusnya diberikan per tiga bulan. 

"Kita harus klarifikasi terlebih dahulu pembayaran dari Januari hingga Mei yang sudah dibayarkan," kata dia, Selasa (23-9-2025).

Meskipun terjadi kenaikan insentif sebesar Rp25 ribu untuk RT dan Rp36 ribu untuk RW, menurut  Basuki masalah utama justru terletak pada dugaan kekurangan pembayaran. 

"Ketika hari ini dibayarkan, ada penambahan insentif, namun pengakuan para ketua RT dan RW itu, di bulan Juni belum dibayarkan," terangnya.

Dia menduga, masalah tersebut muncul saat masa transisi kepemimpinan daerah. Karena itu, Basuki meminta pihak terkait, terutama bagian pemerintahan, segera memberikan klarifikasi. 

"Jangan sampai ada permasalahan terjadi di tingkat pamong. Mereka adalah ujung tombak yang sangat berperan penting dalam membantu persoalan pemerintahan di lingkup terkecil. RT dan RW harus diberikan perhatian khusus," tegasnya.

Meski demikian, dia mengimbau para Ketua RT dan RW untuk tetap bersyukur atas kenaikan insentif yang ada. Terkati besaran kenaikan tersebut, menurut dia, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

"Tentu pemerintah terus berupaya untuk menyejahterakan dan bisa menaikkan insentif setiap tahunnya, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ke depan, mudah-mudahan bisa tetap kita perjuangkan," ucapnya.

Baca juga: Ketua RT Protes

Selain insentif, Basuki juga menyoroti masalah seragam pamong. Dia meminta Pemkot Metro untuk memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran untuk seragam tersebut. "Dijelaskan dulu, sudah ada ata belum anggaranya. Kalau memang sudah ada, kami siap memperjuangkan agar seragam tersebut bisa terealisasi," terangnya.

Menanggapi wacana unjuk rasa para Ketua RT dan RW, dia menyebut  aksi tersebut adalah hak demokrasi. Namun, dia lebih menyarankan jalur dialog. 

"Paling tidak, kita berikan contoh dengan menunggu klarifikasi. Cukup bertemu dan temui yang bersangkutan. Biasanya ada forum RT-RW di setiap kelurahan dan kecamatan. Itu perlu digerakkan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang selama ini ada," tutupnya.(**)