MOMENTUM, Bandarlampung -- Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Hal itu disampaikan Eva dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandarlampung, Senin (10-11-2025), saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait penurunan target pendapatan daerah tahun depan, Eva menjelaskan bahwa turunnya pendapatan bukan disebabkan oleh kinerja pemerintah kota, melainkan akibat berkurangnya dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp286 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan pendapatan terjadi karena dana transfer dari pusat berkurang sekitar Rp286 miliar. Namun, Pemkot berkomitmen meningkatkan PAD melalui sistem digitalisasi pajak dan retribusi,” ujar Eva Dwiana.

Baca Juga: Walikota Eva Dwiana Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD 2026

Ia menambahkan, strategi intensifikasi PAD akan difokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, serta penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Target PAD kami susun secara realistis berdasarkan tren ekonomi dua tahun terakhir, dengan tetap menjaga pertumbuhan fiskal yang stabil,” jelasnya.

Selain upaya peningkatan PAD, Pemkot Bandarlampung juga menyiapkan berbagai program pemulihan ekonomi lokal, terutama pemberdayaan UMKM dan perbaikan infrastruktur kota. Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Eva menyatakan keselarasan visi dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.

“Kami sejalan dengan Fraksi PKS dalam memperkuat UMKM dan koperasi. Tahun 2026 Pemkot menyiapkan pelatihan wirausaha, digitalisasi pemasaran, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro,” paparnya.

Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Eva mengapresiasi dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan APBD 2026 berpihak kepada masyarakat kecil dan berjalan dengan transparan,” tegas Eva.

Eva Dwiana menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat. Pemkot akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (**)