MOMENTUM, Bandarlampung--Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat sejumlah pemerintah daerah untuk memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP)—tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan pemotongan TKD 2026 tidak akan berpengaruh terhadap TPP.

Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat diwawancarai, Rabu (12-11-2025).

Marindo mengatakan, telah melakukan simulasi penghitungan belanja daerah yang bakal dipangkas akibat dampak dari pengurangan dana TKD.

"Tapi yang pasti sampai saat ini Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur itu masih sangat meminta untuk memastikan bahwa TPP tidak dilakukan pemangkasan," kata Marindo.

Menurut dia, TPP merupakan bagian yang menjadi perhatian Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, karena sebagai bentuk apresiasi atas kinerja ASN.

Sehingga, dia memastikan, hingga saat ini, Pemprov belum memiliki rencana untuk memangkas TPP ASN.

"Ini vagian dari reward dari pemerintah kepada ASN dan menjadi motivasi dalam bekerja tentunya. Sehingga TPP sampai saat ini belum menjadi opsi untuk dilakukan pemangkasan tahun depan," jelasnya.

Dia menyebutkan, pemprov sudah mengambil beberapa opsi kegiatan yang bakal dipangkas pada APBD 2026. Diantaranya kegiatan yang tidak masuk RPJMD akan ditunda terlebih dahulu.

"Nah belanja-belanja yang juga yang sifatnya bisa disubstitusi, misalnya rapat-rapat yang sifatnya bisa dilakukan dengan zoom meeting itu kita kurangi. Perjalanan dinas juga dikurangi," sebutnya.

Kemudian, pemprov akan fokus untuk memprioritaskan kegiatan yang sejalan dengan program-program nasional.

"Contohnya ini, barusan kita laksanakan dengan Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis. Kemudian, bagaimana dukungan terhadap kegiatan yang menjadi target-target capaian dari Pak Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang akan menjadi fokus," tuturnya. (**)