MOMENTUM, Jakarta -- Rencana aksi nasional buruh yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 November 2025 diundur menjadi 24 November 2025. Keputusan ini diambil setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar rapat pada Selasa malam.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan karena tanggal 22 November bertepatan dengan hari Sabtu yang merupakan hari libur. Menurutnya, aksi akan lebih efektif bila dilaksanakan pada hari kerja.

“Kalau hari Sabtu, istana dan DPR libur. Aksi tidak akan efektif. Karena itu kami sepakat menggelarnya pada 24 November,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis 20 November 2025.

Dalam aksi ini, buruh menolak formula kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang diperkirakan hanya naik sekitar Rp90 ribu per bulan. Nilai tersebut dihitung berdasarkan inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,12 persen sesuai rumus yang mengacu pada Putusan MK Nomor 168 Tahun 2024, sehingga menghasilkan persentase kenaikan 3,75 persen.

“Rata-rata UMK nasional tidak lebih dari Rp3 juta. Dengan formula tersebut, kenaikannya hanya sekitar Rp90 ribu,” kata Iqbal.

KSPI dan Partai Buruh menawarkan tiga opsi kenaikan yang dinilai lebih layak dinegosiasikan: Tuntutan awal: kenaikan 8,5–10,5 persen; Formula alternatif: 7,77 persen (inflasi 2,65 persen + indeks tertentu 1,0 × pertumbuhan ekonomi 5,12 persen); Kenaikan minimal 6,5 persen, mengikuti kebijakan tahun lalu yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Iqbal menyebut aksi ini merupakan reaksi atas kebijakan pengupahan pemerintah yang dinilai tidak memihak pekerja dan berisiko menekan daya beli buruh.

Aksi nasional pada 24 November akan digelar serentak di berbagai kota industri. Untuk wilayah Jakarta, massa buruh dipusatkan di Istana Negara atau DPR RI, dengan estimasi sekitar 15 ribu peserta.

Aksi juga akan berlangsung di:  Bandung (Gedung Sate); Serang (Kantor Gubernur Banten); Semarang (Kantor Gubernur Jawa Tengah);  Surabaya (Kantor Gubernur Jawa Timur; Batam, Banjarmasin, Samarinda, Medan, Banda Aceh, Bengkulu, Pekanbaru, dan berbagai kota besar lainnya.

Wilayah dengan basis industri dan pertambangan seperti Morowali, Manado, Konawe, Mimika, hingga Merauke juga dipastikan ikut menggelar aksi. Buruh di NTT dan NTB akan bergerak di Kupang dan Mataram.

“Aksi ini berskala nasional. Hampir seluruh kota industri akan turun,” tegas Iqbal.

Iqbal menegaskan bahwa buruh tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan meminta pemerintah menjaga asas keadilan dalam kebijakan pengupahan.

“Ini peringatan keras kepada pemerintah. Jangan gegabah dalam menetapkan formula upah dan jangan tunduk pada kepentingan oligarki pengusaha,” katanya.

Ia menambahkan, bila kebijakan upah yang diumumkan pemerintah nantinya tidak memenuhi harapan buruh, maka aksi lanjutan dalam skala lebih besar akan kembali digelar. (**)