MOMENTUM, Seputihraman--I Made Wikantera resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman (MAP) Kabupaten Lampung Tengah periode 2025–2030.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ida Resi Agung Acarya Dwija Nanda, Ketua MAP Provinsi Lampung Nengah Pasek Suci, Ketua Prajaniti Lampung Tengah Aryata, Ketua LPDG Lampung Gede Budi A, anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya, anggota DPRD Lampung Tengah I Gusti Putu Yuggo, Bendesa Agung Nengah Pasek Suci, serta Sekretaris MAP Provinsi Lampung AKBP I Made Kartika.
Kegiatan pelantikan berlangsung di Sekretariat PHDI Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputihraman, Minggu (14-12-2025).
Dalam sambutannya, I Made Wikantera menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten Lampung Tengah.
“Saya selaku ketua yang telah diberikan kepercayaan siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua MAP Kabupaten Lampung Tengah,” ujarnya.
Wikantera juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh organisasi Hindu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, kemajuan organisasi hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas lembaga.
“Untuk memajukan organisasi diperlukan kolaborasi. Dengan kebersamaan, tujuan akan lebih mudah dicapai,” katanya.
Selain itu, ia berkomitmen menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta berbagai elemen masyarakat di luar organisasi keagamaan Hindu guna menjaga kerukunan dan mendorong kemajuan daerah.
Wikantera juga mengimbau seluruh pengurus MAP Kabupaten Lampung Tengah agar fokus menjalankan visi dan misi organisasi yang telah dirumuskan bersama.
“Saya berharap seluruh pengurus dapat fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga roda organisasi berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua MAP Provinsi Lampung, Nengah Pasek Suci, berpesan agar pengurus MAP Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Saya berharap pengurus MAP Lampung Tengah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan program kerja secara berkala setiap tahun agar komunikasi antara pengurus kabupaten dan provinsi dapat terjalin dengan baik serta saling memberikan masukan demi kemajuan bersama. (**)
Editor: Munizar
