MOMENTUM, Bandarlampung--Total alokasi dana Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk Provinsi Lampung mencapai Rp372 miliar.

Alokasi tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap I Rp164 miliar, tahap II Rp93 miliar dan tahap III Rp114 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung M Ali Duhari saat diwawancarai, Selasa (16-12-2025).

"Secara total alokasi anggaran untuk 2025 Rp372 miliar. Tapi ini ada yang multiyears juga, jadi ada yang sampai tahun 2026," kata Ali.

Dia menjelaskan, untuk tahap I dan II telah mulai berjalan proses perbaikannya di delapan ruas jalan.

Simpang NV- Kotaraman di Lampung Timur, Sekincau-Waspada Lampung Barat, Simpang Bukoposo-Waykenanga Mesuji.

Selanjutnya, Jalan Teuku Cik Ditiro di Bandarlampung dan Pekurun Udik-Talang 16 Lampung Utara dan Sedayu-Tugu Papak.

Kemudian untuk tahap dua: ruas Simpang Korpri-Purwotani Lampung Selatan yang terbagi menjadi dua paket pekerjaan dan Banyumas-Waykunyir di Pringsewu.

"Sampai saat ini yang berjalan baru tahap 1 dan 2, tahap 3 lagi proses pengadaan," jelasnya.

Dia merinci, sudah ada beberapa ruas yang telah mencapai 90 persen. Yaitu: Sekincau-Waspada dan Sedayu-Tugupapak. Lalu Teuku Cik Ditiro sudah diatas 70 persen.

"Karena ini terkontrak duluan, jadi hampir selesai progresnya. Ini tetap akan kita kejar," sebutnya.

Meski demikian, ada juga yang ruas jalan yang baru terkontrak pada tanggal 1 Desember. 

"Seperti Simpang Korpri-Purwotani, kita kejar semaksimal mungkin berapa persen progresnya.," ujarnya.

Dia memastikan akan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menggunakan dana IJD meski bekerja dengan membayar denda.

Menurut dia, denda yang dimaksudkan tersebut memang sesuai dengan prosedur.

"Karena dapat (uang) ini tidak mudah, selagi itu masih sesuai dengan prosedur. Jadi denda itu sah. Sebelum tandatangan kontrak sudah kita koordinasikan, apakah sanggup sampai selesai," tuturnya.

Terlebih, dia menyebutkan, total anggaran yang diterima Lampung merupakan salah satu yang terbesar.

Ali menyampaikan, hal itu tidak lepas dari dukungan seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, tim perencanaan BPJN hingga Anggota Komisi V DPR RI asal Lampung.

"Alhamdulillah kita harus bersyukur, karena ini ada peran pemda yang membuat desainnya. Peran dari tim perencanaan yang bekerja dengan cepat, jadi bukan tiba-tiba," jelasnya.

"Ada dukungan juga dari Komisi V DPR RI. Kita bersyukur di DPR RI ada tiga dari Lampung, Pak Mukhlis Basri, Pak Hanan A Rojak dan Pak Tamanuri," lanjutnya. (**)