MOMENTUM, Banten -- Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten, menjadi momentum refleksi penting bagi masa depan pers Indonesia di tengah derasnya disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan buatan. 

Pada peringatan 80 tahun Pers Nasional ini, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pers merupakan fondasi utama bagi demokrasi yang sehat dan ketahanan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak HPN 2026, di Halaman Masjid Albantani, Serang, Banten (9/2/2026). 

Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa pers yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan secara ekonomi adalah syarat mutlak bagi kuatnya demokrasi dan kokohnya pembangunan nasional.

“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritas di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan sulit bertahan,” ujar Muhaimin di hadapan ratusan insan pers dari seluruh Indonesia.

Muhaimin menilai pers Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, teknologi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang besar dalam produksi dan distribusi informasi. Namun di sisi lain, disrupsi tersebut juga melahirkan tantangan serius, mulai dari banjir informasi tak terverifikasi, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi yang kian berat bagi industri media.

Menurutnya, perubahan fundamental pada model bisnis media akibat dominasi platform digital global dan media sosial telah menyedot perhatian publik sekaligus belanja iklan. Kondisi ini, kata Muhaimin, tidak bisa dibiarkan menjadi beban insan pers semata.

“Negara tidak boleh abai. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik, menjaga nalar kebangsaan, dan memperkuat kohesi sosial,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan keberlanjutan industri media. Pers yang merdeka, menurut Muhaimin, harus ditopang oleh ekosistem ekonomi yang adil agar tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek yang berpotensi menggerus kualitas jurnalistik.

HPN 2026, lanjutnya, menjadi ruang jujur untuk mengakui kondisi riil industri pers. Tekanan ekonomi yang dialami banyak perusahaan media telah berdampak pada pengurangan tenaga kerja serta menurunnya kapasitas jurnalisme mendalam. Situasi ini dinilai berbahaya, bukan hanya bagi insan pers, tetapi juga bagi kualitas informasi yang diterima publik.

Di tengah tantangan tersebut, Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap membuka ruang kritik. Ia menyebut kritik dari pers sebagai bagian penting dari mekanisme perbaikan demokrasi.

“Kritik positif adalah vitamin demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru membutuhkan pers sebagai mitra korektif,” katanya.

Isu kecerdasan buatan juga menjadi sorotan dalam HPN 2026. Muhaimin menilai AI tidak semata-mata sebagai ancaman, melainkan alat yang harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Di era algoritma, pers dituntut tidak bersaing dalam kecepatan semata, tetapi menghadirkan konteks, verifikasi, dan makna.

“Di tengah banjir informasi, masyarakat justru semakin membutuhkan pers yang mampu menjernihkan informasi, bukan sekadar memperbanyak konten,” ujarnya.

Sebagai tuan rumah HPN 2026, Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran pers. Gubernur Banten menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah sekaligus pilar demokrasi lokal.

Puncak peringatan HPN 2026 ditandai dengan pembacaan Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia, yang meneguhkan kembali komitmen insan pers untuk menjaga independensi, profesionalisme, etika jurnalistik, serta tanggung jawab sosial di tengah perubahan zaman.

Delapan puluh tahun perjalanan pers Indonesia mencerminkan sejarah panjang perjuangan, dari alat perlawanan terhadap kolonialisme hingga pilar demokrasi modern. HPN 2026 di Serang menegaskan satu pesan utama: pers yang berdaulat adalah prasyarat bagi demokrasi yang kuat dan bangsa yang berdaulat. (**)