​MOMENTUM, Bandarlampung--Masalah banjir yang kian kompleks di wilayah Kota Bandarlampung bahkan merambah ke Jatiagung Lampung Selatan, memicu kekhawatiran serius terkait tata ruang dan pelestarian lingkungan. 

Bahkan banjir yang melanda Bandarlampung dan Jatiagung pada 6 Maret lalu, mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta merendam sejumlah wilayah permukiman warga.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, memberikan sorotan tajam terhadap fenomena berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang kini bertransformasi menjadi kawasan beton.

Ia mengungkapkan, kondisi lingkungan saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Dia menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian dan persawahan yang kini telah berubah menjadi pemukiman padat penduduk serta pusat perbelanjaan (mal).

​"Iya, memang harus kita akui, hari ini ruang terbuka hijau (RTH) sangat kurang. Lahan pertanian dan persawahan jadi perumahan, resapan air juga banyak yang jadi, atau akan jadi mal dan sebagainya," ungkapnya, Kamis (12-3-2026).

​Menurutnya, potret itu merupakan hasil dari kegagalan dalam menjaga keseimbangan ekosistem urban. Hilangnya daerah resapan air alami ini diperburuk dengan buruknya manajemen limbah dan drainase (got) yang tersumbat sampah di berbagai titik, yang menjadi pemicu utama genangan air saat hujan turun, begitu pun dangkalnya sungai.

​​Meski mengkritik kondisi tata ruang yang ada, Wahrul juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh instansi teknis seperti PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ia melihat adanya upaya serius dalam melakukan pendalaman sungai dan perbaikan drainase untuk meminimalisir dampak luapan air.

​"Saya sudah melihat bagaimana Balai-balai dan PUPR ini sudah melakukan peran-perannya untuk mengantisipasi dan melakukan perbaikan drainase serta pendalaman sungai di berbagai titik," tambahnya.

​​Dia menekankan, pentingnya sinergi kolektif. Ia menegaskan bahwa masalah banjir bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan persoalan bersama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, hingga lembaga otoritas sungai (BBWS).

Politisi Gerindra itu mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan budaya saling menyalahkan ketika bencana terjadi. Sebaliknya, ia mendorong penguatan budaya gotong royong sebagai solusi jangka panjang.

​"Bukan saatnya untuk menyalahkan siapa pun. Prinsipnya adalah bagaimana kita semua, semua lapisan masyarakat, kabupaten, pemkot, BBWS, bersatu dan berniat baik untuk membantu masyarakat dalam mengurai masalah banjir ke depan dan menyelamatkan lingkungan kita," tegasnya. (**)