MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi mitigasi fenomena El Nino 2026 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/04/2026), sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kemarau panjang yang diperkirakan berdampak luas pada berbagai sektor.

Rapat tersebut menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam merespons ancaman kekeringan ekstrem yang berpotensi mengganggu sektor pertanian, perekonomian, hingga kehidupan masyarakat secara umum.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa fenomena El Nino tahun ini telah mendapat peringatan serius dari pemerintah pusat dan berpotensi memengaruhi produksi pangan nasional, terutama di Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama.

“Kita telah mendapat warning bahwa fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, keseriusan kita dalam memitigasi El Nino ini sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, produksi gabah Lampung pada tahun sebelumnya mencapai 3,2 juta ton atau setara sekitar 1,7 juta ton beras. Sementara konsumsi masyarakat hanya sekitar 800 ribu ton per tahun, sehingga sisanya menjadi pasokan bagi daerah lain.

“Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita tidak hanya untuk masyarakat Lampung, tetapi juga untuk daerah lain yang bergantung pada kita,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan adanya efek berantai dari penurunan produksi pertanian, seperti jagung yang berdampak langsung pada industri pakan ternak hingga kenaikan harga ayam dan telur.

“Dampaknya sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan dan perencanaan matang dengan mengajak seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi serta memastikan langkah konkret di lapangan berjalan optimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026 dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.

“El Nino ini berpotensi menimbulkan kemarau yang sangat ekstrem. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi harus disikapi dengan langkah nyata,” ujarnya.

Ia menjelaskan dampak El Nino akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga potensi krisis air bersih di permukiman. Selain itu, cuaca kering juga berisiko meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Dalam upaya mitigasi, pemerintah daerah diminta melakukan percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pompanisasi, serta optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Di sektor sumber daya air, langkah yang disiapkan meliputi revitalisasi embung dan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat dengan melibatkan lintas instansi.

Pemprov juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembentukan satgas, patroli hotspot, serta penegakan larangan pembakaran lahan.

Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG, Indra Purna, menjelaskan bahwa saat ini Lampung tengah memasuki masa pancaroba dengan potensi cuaca ekstrem.

Ia menyebut musim kemarau diperkirakan mulai Mei 2026 dan berlangsung hingga puncaknya pada Agustus–September, dengan curah hujan di bawah normal di sebagian besar wilayah.

“Jika dibandingkan, kondisi tahun 2026 ini lebih basah dari 1997, tetapi lebih kering dari 2023, atau mendekati kondisi tahun 2015,” jelasnya.

Meski demikian, BMKG menilai El Nino tahun ini tidak masuk kategori ekstrem, namun tetap perlu diantisipasi secara serius.

Pemprov Lampung melalui rakor ini menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. (**)