MOMENTUM, Bandarlampung--Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak hanya mengejar banyaknya program. Tetapi memastikan akses keuangan benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan serta pengangguran.

Hal itu disampaikan Jihan saat memimpin Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Jihan, keberhasilan TPAKD tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

"Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Jihan mengatakan akses terhadap layanan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM hingga ekonomi kreatif yang dapat berkembang lebih optimal apabila didukung akses pembiayaan yang mudah serta tingkat literasi keuangan yang baik.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Karena itu, seluruh anggota TPAKD diminta mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Kita perlu membedah secara mendalam apa penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret," katanya.

Selain memperluas akses pembiayaan, Jihan menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.

Menurut dia, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah karena indikator ekonomi menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.

"Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu, seluruh program yang kita jalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung pada 2025 mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen. Meski menunjukkan tren positif, Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan.

Sejumlah program prioritas terus didorong melalui TPAKD, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.

Jihan juga meminta seluruh perangkat daerah mengawal pelaksanaan program-program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat desa.

"Kita memiliki instrumen sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melaporkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.

Selain itu, TPAKD juga menggelar 25 kegiatan business matching melalui program unggulan Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), serta program Bank Sampah Sekolah.

Menurut Otto, TPAKD terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dan instansi melalui pengembangan Desa PERKASA yang terintegrasi dengan Program Desaku Maju. Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik melalui Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), PT Bank Lampung melalui Smart Village dan layanan keuangan digital, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, serta pengembangan desa wisata.

"Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan," kata Otto.

Rapat pleno tersebut juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)