MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Golkar, Elsan Tomi Sagita, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan penarikan pajak air permukaan dari perusahaan-perusahaan besar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Lampung Tengah itu menilai potensi penerimaan pajak air permukaan belum tergali secara maksimal. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.

"Potensi pajak air permukaan masih belum terserap secara optimal. Kami minta dinas terkait turun langsung dan mengoptimalkan pendataan agar bisa menambah PAD Provinsi Lampung," kata Tomi, Senin (27/7).

Menurut Tomi, perusahaan juga harus bersikap transparan dalam melaporkan pemanfaatan air permukaan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Keterbukaan data dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai potensi penerimaan daerah.

Ia menyebut sejumlah perusahaan besar di Lampung Tengah, seperti PT Adi Karya Gemilang (AKG), Great Giant Foods (GGF), Gunung Madu Plantations, serta perusahaan lainnya, memiliki potensi memberikan kontribusi lebih besar melalui pajak air permukaan.

Tomi mengatakan pemerintah perlu melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan besaran pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Saya belum mengatakan ada data yang tidak sinkron. Tetapi pemerintah harus melakukan pengecekan langsung karena saya melihat setoran pajak air permukaan ini masih belum maksimal," ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut.

Ia berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengevaluasi potensi pajak air permukaan dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan. Dengan demikian, penerimaan daerah dapat meningkat sehingga manfaat investasi yang masuk ke Lampung semakin dirasakan masyarakat.(*)