MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Kabupaten Waykanan memperkuat langkah memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026. Rapat pleno tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung, Kamis (11-6-2026).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Waykanan Machiavelli Herman Tarmizi menegaskan dukungannya terhadap berbagai program perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan kapasitas UMKM hingga ke tingkat desa.
Rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tersebut juga membahas strategi percepatan akses keuangan masyarakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan program TPAKD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari kemampuannya memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong UMKM naik kelas.
"Kita ingin akses keuangan benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha yang lebih luas," tegasnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menyampaikan, sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, 25 kegiatan business matching telah digelar dengan mayoritas sasaran pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Pada tahun 2026, TPAKD Lampung menetapkan tiga program prioritas: Agrifuture Lampung untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian, program hilirisasi kakao guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung untuk mencetak wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Bagi Kabupaten Waykanan, forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, dan Bank Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sektor pertanian, peternakan, serta pelaku ekonomi desa.
Melalui penguatan program TPAKD, Pemkab Waykanan berharap semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses permodalan, meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (**)
Editor: Munizar
