MOMENTUM, Bandarlampung -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan memetakan kesiapan personel, peralatan, akses serta sumber air di wilayah rawan kebakaran.

Menurut Jihan, kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merespons kebakaran setelah titik api muncul relatif sudah baik. Namun, upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu ditingkatkan.

“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat. Tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.

Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Jihan mengatakan penguatan mitigasi diperlukan karena Lampung tengah menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG, periode Agustus hingga Oktober perlu mendapat perhatian karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.

Untuk itu, ia meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait menyusun pemetaan yang menggabungkan zona rawan karhutla dengan posisi personel dan ketersediaan peralatan.

Pemetaan tersebut, kata Jihan, tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel dari berbagai instansi dan unsur masyarakat yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.

“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.

Selain personel dan armada, Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, terutama di wilayah dengan risiko kebakaran tinggi.

Menurutnya, data peralatan juga harus disusun secara rinci, mulai dari jenis, jumlah, hingga lokasi peralatan. Dengan demikian, peralatan terdekat dapat segera dikerahkan ketika kebakaran terjadi.

“Jadi kita tahu, misalnya di zona ini ada berapa kendaraan, berapa mesin pompa, berapa personel, dan sumber airnya di mana. Ketika ada kejadian, kita tidak lagi mulai dari nol,” katanya.

Jihan juga menyoroti kebutuhan dukungan water bombing untuk wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Lampung saat ini mendapat dukungan dua helikopter water bombing dari BNPB yang siaga di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar dan selanjutnya diarahkan untuk membantu pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut. Namun, ia berharap ke depan Lampung dapat memiliki helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung.

“Kalau ada helikopter yang selalu siap di Lampung, respons terhadap titik api yang lokasinya sulit dijangkau melalui jalur darat tentu bisa lebih cepat,” ujarnya.

Selain dukungan udara, pemerintah juga mendapat dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari BNPB yang dimulai 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 untuk tahap pertama. Operasi tersebut dapat dilanjutkan apabila kondisi masih membutuhkan mitigasi.

Jihan meminta seluruh unsur penanganan karhutla bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

“Yang paling penting adalah kita memiliki satu data, satu informasi, dan satu koordinasi. Sehingga ketika ada titik api, semua pihak tahu siapa melakukan apa dan peralatan apa yang paling dekat untuk dikerahkan,” pungkasnya.