MOMENTUM, Liwa  — Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunggu kondisi menjadi darurat untuk mengambil langkah menghadapi potensi bencana.

Dua ancaman yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini yakni dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berupa abu vulkanik serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan kondisi kering.

Instruksi tersebut disampaikan Parosil saat memimpin rapat Ngupi Bebakhong di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Senin (7/9/2026).

Rapat dihadiri Wakil Bupati Mad Hasnurin, Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, perwakilan DPRD, Kodim 0422/Lampung Barat, Kejaksaan, asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, serta instansi vertikal.

"Kita tidak boleh menunggu kondisi menjadi darurat baru bergerak. Tenang, waspada, cepat, terkoordinasi. Keselamatan masyarakat prioritas," tegas Parosil.

Rapat tersebut digelar menyusul status Gunung Anak Krakatau yang berada pada Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi dilaporkan berlangsung sejak 4 September 2026.

Dampak yang paling dirasakan di Lampung Barat sejauh ini berupa abu vulkanik. Material tersebut berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat apabila terbawa angin ke wilayah permukiman.

Parosil kemudian membagi sejumlah tugas kepada OPD untuk memperkuat kesiapsiagaan.

BPBD diminta menjadi pusat koordinasi penanganan. Instansi tersebut diperintahkan memperkuat komunikasi dengan BMKG, BPBD Provinsi Lampung, dan BNPB, sekaligus menyiapkan logistik darurat serta jalur dan titik evakuasi.

Dinas Kesehatan diminta menyiagakan puskesmas, tenaga kesehatan, bidan desa, dan Ambulans Hebat untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan iritasi mata.

Sementara Satpol PP dan Damkar ditugaskan menyiapkan armada penyemprotan untuk mengurangi debu vulkanik di jalan utama. Armada tersebut juga diminta mendukung distribusi air bersih bersama BPBD.

Dinas Perhubungan diminta menyiapkan rambu keselamatan dan pengaturan lalu lintas apabila abu vulkanik menyebabkan gangguan jarak pandang.

Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, Dinas Kominfo diminta memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari kanal resmi dan telah terverifikasi.

Parosil menekankan pentingnya prinsip satu informasi dan satu koordinasi agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan diminta segera melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sesuai arahan Gubernur Lampung.

Dinas Lingkungan Hidup mendapat tugas memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala dan melaporkan perkembangannya.

Sedangkan Dinas Sosial diminta menyiapkan kebutuhan dasar dan dapur umum apabila kondisi berkembang menjadi keadaan darurat atau memerlukan pengungsian.

Para camat juga diminta aktif memantau perkembangan dampak bencana di wilayah masing-masing, melaporkannya kepada BPBD, serta memastikan imbauan pemerintah diteruskan kepada peratin dan masyarakat.

Selain dampak erupsi, para camat diminta mendata wilayah yang mengalami kekeringan dan masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.

Parosil juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. OPD diminta mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Lampung, BPBD, PVMBG, dan pemerintah pusat.

Di sisi lain, Parosil meminta kesiapsiagaan terhadap ancaman karhutla dan kondisi kekeringan. Satgas Karhutla BPBD telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, seluruh camat diperintahkan segera melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Data tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD, Satpol PP, dan Damkar untuk menentukan kebutuhan serta mekanisme distribusinya.

"Penanganan diprioritaskan di wilayah dengan sumber air terbatas," pungkas Parosil.(*)