Oleh Nova Aulia - Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INDONESIA adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Namun, di balik anugerah itu tersimpan risiko bencana geologi yang tidak kecil. Berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Pada awal September 2026, Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang intens. Letusan memuntahkan kolom abu hingga puluhan ribu kaki ke atmosfer, mengganggu penerbangan, aktivitas pendidikan, serta kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung.

Erupsi kali ini memang tidak memicu tsunami seperti tragedi 2018. Namun, justru di situlah pelajaran pentingnya: hidup berdampingan dengan gunung api bukan sekadar persoalan bertahan ketika bencana datang, melainkan tentang membangun kesiapsiagaan, memperkuat pengetahuan, dan menumbuhkan solidaritas sosial jauh sebelum keadaan darurat terjadi.

Anak Krakatau bukan gunung api biasa. Gunung ini merupakan bagian dari kaldera Krakatau yang terbentuk setelah letusan dahsyat pada 1883, salah satu letusan terbesar dalam sejarah modern yang menewaskan puluhan ribu jiwa, terutama akibat ledakan dan tsunami.

Pada 1927, aktivitas vulkanik kembali melahirkan daratan baru dari dasar laut. Pulau vulkanik tersebut kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau. Sejak kemunculannya, gunung ini terus tumbuh melalui akumulasi material lava dan abu vulkanik. Bentuknya pun senantiasa berubah mengikuti aktivitas vulkaniknya.

Karakter tersebut membuat Anak Krakatau menjadi gunung api yang harus terus diawasi. Aktivitas erupsinya dapat berlangsung relatif sering, mulai dari tipe strombolian hingga letusan yang lebih eksplosif. Karena itu, pemantauan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bagi masyarakat.

Pada 6 September 2026, aktivitas vulkanik Anak Krakatau memasuki fase erupsi besar setelah sebelumnya terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Kolom abu dilaporkan menjulang hingga sekitar 50.000 kaki atau 15 kilometer di sisi Sumatra. Abu vulkanik juga menyebar ke wilayah Banten dan Lampung, bahkan memengaruhi ruang udara Jakarta.

Dampaknya segera terasa. Ratusan penerbangan terganggu, puluhan ribu penumpang terdampak, sementara kegiatan pendidikan dan aktivitas nelayan di sejumlah wilayah juga harus dihentikan sementara. Di tengah masyarakat, abu vulkanik menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan keluhan pada saluran pernapasan.

Namun, persoalan terbesar dari setiap bencana bukan semata-mata seberapa besar material yang dimuntahkan alam, melainkan seberapa siap manusia menghadapinya.

Dalam konteks penerbangan, abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Partikel vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat dan mengganggu keselamatan penerbangan. Karena itu, penghentian sementara penerbangan ketika abu vulkanik mengancam ruang udara harus dipahami sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

Di wilayah pesisir, dampaknya bahkan lebih langsung. Nelayan yang tidak dapat melaut kehilangan sumber pendapatan harian. Ombak, jarak pandang yang terbatas, serta hujan abu meningkatkan risiko keselamatan di laut.

Hal serupa terjadi di sektor pendidikan. Ketika kualitas udara memburuk dan hujan abu terjadi, pembelajaran tatap muka harus dihentikan atau dialihkan sementara. Bagi peserta didik, guru, dan orang tua, kondisi ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga persoalan bagaimana memastikan proses belajar tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan.

Dari sini terlihat bahwa bencana alam memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang jauh lebih luas daripada kerusakan fisik.

Abu vulkanik juga membawa persoalan kesehatan. Partikel berukuran sangat kecil dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, sesak napas, maupun iritasi mata. Kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, perlu mendapat perhatian lebih dalam situasi seperti ini.

Karena itu, distribusi masker, pelayanan kesehatan, penyediaan informasi yang benar, serta pendampingan terhadap masyarakat terdampak tidak boleh dipandang sebagai tindakan tambahan. Semua itu merupakan bagian dari mitigasi bencana.

Yang menarik, letusan gunung api juga memperlihatkan hubungan manusia dengan lingkungan yang tidak sesederhana antara bencana dan kerusakan.

Dalam jangka pendek, abu vulkanik dapat menutupi vegetasi, mencemari sumber air terbuka, mengganggu habitat satwa, dan menurunkan kualitas udara. Lapisan abu pada daun juga dapat menghambat proses fotosintesis.

Namun, dalam jangka panjang, material vulkanik dapat memberikan manfaat bagi tanah. Abu yang mengandung berbagai mineral akan mengalami pelapukan dan pada waktunya memperkaya unsur hara. Tidak sedikit kawasan pertanian subur di Indonesia yang terbentuk dari material vulkanik selama ribuan tahun.

Alam, dengan demikian, memiliki mekanisme pemulihannya sendiri. Persoalannya, manusia sering kali menginginkan segala sesuatu berlangsung seketika, sementara proses alam membutuhkan waktu.

Erupsi Anak Krakatau 2026 juga menunjukkan pentingnya kemajuan sistem mitigasi bencana Indonesia. Pemantauan seismik, citra satelit, kamera pemantau, serta penyebaran informasi melalui lembaga seperti BMKG, PVMBG, dan BNPB memungkinkan masyarakat memperoleh informasi lebih cepat.

Hal yang tidak kalah penting adalah komunikasi risiko. Informasi mengenai ada atau tidaknya ancaman tsunami, misalnya, harus disampaikan secara cepat, jelas, dan berbasis data. Dalam situasi bencana, kekosongan informasi mudah diisi oleh rumor, spekulasi, bahkan kepanikan.

Di era media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin penting. Satu informasi yang keliru dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya. Karena itu, masyarakat harus dibiasakan untuk merujuk informasi kebencanaan kepada sumber resmi dan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.

Tetapi teknologi dan sistem peringatan dini saja tidak cukup.

Literasi kebencanaan harus dibangun sejak usia sekolah. Anak-anak perlu memahami arti status gunung api, mengenali jalur evakuasi, mengetahui cara melindungi diri ketika hujan abu, serta memahami pentingnya mengikuti instruksi petugas.

Masyarakat yang mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi akan jauh lebih siap dibandingkan masyarakat yang hanya mengandalkan bantuan setelah bencana datang.

Di sinilah pendidikan memiliki peran strategis. Pendidikan kebencanaan seharusnya tidak berhenti pada teori atau simulasi sesekali. Ia perlu menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kesadaran tentang risiko harus tumbuh sebagai kebiasaan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Selain pemerintah dan lembaga ilmiah, organisasi kemanusiaan, relawan, komunitas lokal, serta media juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka dapat membantu distribusi logistik, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, edukasi, sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak menyesatkan.

Dalam situasi krisis, solidaritas adalah modal sosial yang tidak kalah penting dari kecanggihan teknologi.

Letusan Anak Krakatau mengajarkan satu hal mendasar: manusia tidak mungkin menghentikan proses geologi. Yang dapat dilakukan adalah memahami karakter alam dan mengurangi risikonya.

Gunung api bukan musuh manusia. Ia merupakan bagian dari dinamika bumi yang telah membentuk kepulauan Indonesia selama jutaan tahun. Karena itu, tantangan sebenarnya bukan bagaimana menjauhkan Indonesia dari gunung api, melainkan bagaimana pembangunan, pendidikan, tata ruang, kebijakan publik, dan kehidupan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan karakter alam yang dinamis.

September 2026 kembali memberi alarm kepada Indonesia.

Alarm itu bukan semata-mata suara letusan, kepulan abu, atau terganggunya penerbangan. Alarm itu adalah pengingat bahwa bencana dapat datang kapan saja dan kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah keadaan darurat terjadi.

Anak Krakatau akan terus tumbuh dan beraktivitas sesuai hukum alam. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menghentikannya. Yang berada dalam kendali manusia adalah bagaimana mempersiapkan diri, membangun pengetahuan, menjaga lingkungan, memperkuat sistem peringatan dini, dan memastikan masyarakat tidak sendirian ketika bencana datang.

Pada akhirnya, hidup berdampingan dengan alam bukan berarti menyerah kepada bencana. Sebaliknya, itu berarti memahami alam, menghormati kekuatannya, dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk memperkecil risikonya.

Letusan Anak Krakatau 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai berita yang kemudian dilupakan. Ia harus menjadi pelajaran—bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja bersama antara sains, negara, media, dan masyarakat.

Sebab, ketika alarm alam berbunyi, yang menentukan bukan hanya seberapa besar kekuatan letusan, tetapi seberapa siap kita mendengarnya.(*)