MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung memperluas cakupan kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dari sektor kehutanan ke ekosistem daratan dan pesisir guna menangkap peluang ekonomi blue-green.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan akademisi, Rabu (16-9-2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan, agar tim yang dibentuk dapat bekerja secara nyata dan terukur serta langsung merealisasikan program pada 2026 tanpa menunggu 2027.
"Esensinya tim ini bukan sekadar SK Gubernur atau dokumen, tetapi benar-benar bekerja sesuai tugas masing-masing agar perdagangan karbon ini memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat," tegas Marindo.
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal menjelaskan, perluasan cakupan menyasar sektor green carbon seperti hutan dan agroforestri, serta blue carbon mencakup mangrove, rawa, dan silvofishery.
Inisiatif ini juga mengusung konsep kearifan lokal "repong karbon ekonomi", salah satunya memetakan sekitar 15.000 hektar repong damar di Pesisir Barat dan pemanfaatan limbah batang singkong.
Guna memperkuat basis data, Pemprov Lampung membagi lanskap karbon ke dalam lima koridor wilayah sekaligus membangun sistem database lokasi, potensi, dan registrasi karbon.
Marindo juga mendorong keterlibatan kelembagaan masyarakat secara legal agar warga tidak sekadar menjadi objek konservasi, melainkan turut memetik keuntungan finansial dari skema karbon.
Selain itu, Pemprov Lampung menjajaki sinergi bersama Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project untuk inventarisasi potensi karbon seluas 20.000 hektar di Tulang Bawang.
Pengembangan ekosistem karbon ini nantinya diintegrasikan dengan program prioritas daerah seperti Desaku Maju guna menciptakan nilai ekonomi baru dari kelestarian lingkungan Lampung. (**)
Editor: Agus Setyawan
