MOMENTUM, Jakarta -- Masa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan rekor baru di sektor pangan. Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan cadangan beras nasional per Oktober 2026 menembus angka 4,56 juta ton—capaian tertinggi sepanjang sejarah persediaan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, tingginya stok beras tersebut bahkan sempat menyentuh angka puncak 5,7 juta ton. Hal ini memastikan ketahanan pangan nasional berada di posisi aman setidaknya hingga Juli 2027 mendatang, disokong potensi panen dari lahan seluas 10 juta hektare.

"Stok kita pada bulan Oktober mencapai 4,56 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Ketersediaan pangan nasional sangat aman," ujar Amran usai Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta.

Tak sekadar amannya pasokan, Kebijakan Pangan Nasional juga berdampak langsung pada kantong petani. Langkah pemerintah memangkas harga pupuk hingga 20 persen yang diimbangi kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) hingga menyentuh angka 131.

"Ini (NTP 131) merupakan raihan tertinggi sejak tahun 1992, bahkan sejak era kemerdekaan," tegas Amran.

Sektor agrikultur pun menjadi penyumbang signifikan bagi stabilitas ekonomi makro. PDB sektor pertanian melesat 5,74 persen, diiringi lonjakan nilai ekspor yang menembus Rp166 triliun serta menekan angka impor pangan secara drastis.

Sebagai strategi jangka panjang menjamin kebutuhan pangan masa depan, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dan TNI memetakan pengembangan 2 juta hektare lahan mineral, yang akan diawali dengan pemanfaatan 500 ribu hektare secara bertahap.

Kendati kinerja produksi melambung, Kementan memberikan perhatian serius pada dinamika harga di tingkat konsumen. Amran menyoroti adanya anomali pasar pada komoditas daging ayam dan telur—yang harganya anjlok di tingkat peternak namun meroket melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar retailer.

Atas temuan tersebut, Kementan merespons tegas dengan menggandeng aparat penegak hukum.

"Ada anomali harga di tingkat konsumen. Kami sudah menyurati Kapolri agar menindak pihak-pihak yang bermain spekulasi," pungkas Amran.

Selain komoditas ternak, penyidikan hukum juga diarahkan pada dugaan penyelewengan tata niaga beras premium fortifikasi yang kedapatan dijual melambung hingga Rp56.000 per kilogram di pasaran. (*)