MOMENTUM, Yogyakarta -- Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi (IJP) Lampung melakukan studi banding ke Kampung Koperasi Kalijawi, Yogyakarta, Sabtu (14/11/2026).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan Koperasi IJP Lampung untuk mempelajari pengelolaan koperasi berbasis sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Ketua Koperasi Jasa Kalijawi Mangayu Bagya, Ainun Murwani, menjelaskan, Paguyuban Kalijawi merupakan gerakan koperasi sosial yang berawal dari upaya masyarakat menyelesaikan persoalan permukiman di 14 kampung bantaran Sungai Winongo dan Gajahwong, Yogyakarta.

Menurut Ainun, saat itu sebagian warga kesulitan mengakses bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Kondisi tersebut dipengaruhi status lahan yang belum memiliki alas hak serta penghasilan warga yang tidak tetap.

"Awalnya, masyarakat menghadapi kesulitan mengakses bantuan pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Hal ini karena sebagian warga tinggal di tanah yang belum memiliki alas hak dan memiliki penghasilan tidak tetap," kata Ainun.

Menghadapi persoalan tersebut, Kalijawi menginisiasi gerakan dana swadaya melalui kebiasaan menabung Rp2.000 per hari.

Program itu dijalankan melalui kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Dana yang terkumpul dicairkan setiap dua bulan untuk membantu renovasi rumah warga berdasarkan skala prioritas.

"Melalui kelompok-kelompok kecil ini, masyarakat diajak membangun kebiasaan menabung. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu renovasi rumah warga yang memang membutuhkan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Kalijawi mendapat pendampingan Yayasan Arkom Indonesia. Pendampingan tersebut mencakup pemetaan kawasan permukiman, identifikasi persoalan rumah warga, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), hingga pelatihan pengelolaan keuangan keluarga.

Selama 20 bulan pelaksanaan, dana swadaya masyarakat mampu mendukung renovasi rumah dengan nilai pengerjaan mencapai Rp17 juta.

Selain membantu perbaikan rumah, Kalijawi juga melakukan advokasi penataan kawasan permukiman. Pada 2014, Kalijawi mengajukan enam model perencanaan kampung kepada pemerintah, termasuk konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali).

Upaya tersebut turut mendorong penataan kawasan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2017.

Salah satu hasilnya terlihat pada penataan Kampung Mrican melalui konsep collective housing atau perumahan gotong royong. Dalam konsep ini, masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

"Dalam konsep ini, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi, penataan kawasan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan lembaga terkait," jelas Ainun.

Saat ini, Kalijawi juga mendorong pengembangan koperasi perumahan untuk menyediakan hunian sesuai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbeda dengan pengembang komersial, koperasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penjualan rumah, tetapi membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Sejak 2025, Kalijawi juga mengembangkan koperasi jasa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di setiap kampung menjadi unit usaha produktif.

"Keuntungan koperasi selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan advokasi masyarakat," tambahnya.

Koperasi IJP Lampung Kembangkan Usaha Pengolahan Limbah Plastik

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Koperasi Jurnalis Pemprov Lampung memaparkan perkembangan koperasi yang telah berjalan sekitar tujuh bulan.

Koperasi konsumen tersebut telah mengembangkan sejumlah unit usaha, di antaranya simpan pinjam dan Rumah Pangan Kita (RPK) melalui kerja sama dengan Perum Bulog.

Selain itu, koperasi mulai menjajaki usaha pengolahan limbah plastik yang berasal dari aktivitas sehari-hari para jurnalis.

Inisiatif ini berangkat dari banyaknya botol air mineral bekas yang dihasilkan dalam kegiatan peliputan maupun aktivitas jurnalistik lainnya.

Koperasi bahkan telah membeli mesin pencacah plastik. Namun, mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena terkendala ketersediaan tempat produksi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Koperasi Jurnalis Pemprov Lampung telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai kemungkinan pemanfaatan aset pemerintah sebagai kantor sekaligus lokasi produksi.

Pengembangan usaha pengolahan limbah plastik itu menjadi salah satu alasan kunjungan ke Kalijawi, yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui studi banding tersebut, Koperasi Jurnalis Pemprov Lampung berharap mendapatkan pengalaman dalam mengelola koperasi sosial, mengembangkan usaha produktif, serta menjalankan program pemberdayaan dan penataan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Koperasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan Anggota

Ketua Koperasi IJP Lampung, Deni Kurniawan, mengatakan koperasi tidak cukup hanya menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota.

"Semangat kita sama dengan Kalijawi. Bagaimana koperasi ini bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota melalui kegiatan ekonomi serta pemberdayaan," kata Deni.

Menurutnya, Koperasi IJP Lampung juga berupaya memetakan persoalan yang dihadapi anggotanya, terutama para jurnalis di tengah perubahan industri media dari platform cetak ke digital.

Perubahan tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan media. Karena itu, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

"Perubahan industri media dari cetak ke digital memberikan tantangan tersendiri. Banyak perusahaan media yang mengalami kesulitan. Karena itu, kita juga harus mulai memikirkan terobosan melalui kegiatan koperasi yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan pers," ujarnya.

Deni menambahkan, Koperasi IJP Lampung menerapkan sistem simpan pinjam dengan mewajibkan anggota menabung selama enam bulan sebelum dapat mengajukan pinjaman pada bulan ketujuh.

"Kami mengawali koperasi ini dengan membangun kebiasaan menabung. Anggota harus menabung selama enam bulan, kemudian pada bulan ketujuh baru bisa mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan," jelasnya.

Menurut Deni, mekanisme tersebut diterapkan untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak, termasuk membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum mengajukan pinjaman.

"Jadi, kami ingin membangun kesadaran anggota untuk memahami mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi tempat meminjam uang, tetapi juga membangun kebiasaan keuangan yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, mengatakan industri media saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi digital, efisiensi anggaran, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut IJP Lampung mencari alternatif untuk menjaga kesejahteraan anggota agar tidak terus bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan kemandirian ekonomi anggota.

"Sekarang media ini tengah menghadapi banyak tantangan, mulai dari disrupsi digital, efisiensi anggaran, media cetak yang tergerus media online, hingga perkembangan AI. Karena itu, IJP Lampung mencari jalan keluar untuk menjaga stabilitas perekonomian anggota, salah satunya dengan mendirikan koperasi," kata Abung.(*)