MOMENTUM, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lebih dari 58.000 kasus pertanahan selama hampir 12 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.294 kasus atau sekitar 60 persen telah berhasil diselesaikan hingga 3 November 2026.
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN dibagi menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus pertanahan. Jumlah tersebut berasal dari akumulasi kasus yang belum selesai pada tahun-tahun sebelumnya dan kasus baru yang masuk selama 2026.
"Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," jelas Yaved.
Selain penyelesaian kasus, ATR/BPN juga mencatat capaian penanganan tindak pidana pertanahan melalui penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengatakan penyelamatan aset sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
"Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah," ungkapnya.
Meski nilai aset yang diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah target operasi yang ditangani justru meningkat.
Pada 2025, ATR/BPN menangani 102 target operasi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 120 target operasi pada 2026. Dari total tersebut, sebanyak 100 target operasi telah diselesaikan.
Capaian itu meningkat dibandingkan 2025 yang hanya menyelesaikan 10 target operasi. (*)
Editor: Muhammad Furqon
