MOMENTUM, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden. Sidang yang semula dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026, diusulkan mundur sepekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan (ragab) pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi partai politik, Senin (16/11/2026).
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, perubahan jadwal diperlukan karena sejumlah agenda kedewanan di DPR dan DPD berbenturan dengan rencana pelaksanaan sidang paripurna.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh, 9 (Desember)," kata Habiburokhman di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, benturan jadwal tersebut antara lain menyangkut kegiatan komisi dan kunjungan kerja anggota DPR maupun DPD.
Selain itu, MPR juga mempertimbangkan waktu verifikasi yang hanya tersedia selama 14 hari.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD ya, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," ujarnya.
"Hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari," tambahnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada pukul 11.10 WIB, Senin (16/11/2026).
Namun, Muzani belum mengungkapkan isi surat tersebut. Dia mengatakan, surat itu akan dibahas dalam rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB.
"Memang tadi kami jam 11.10 menit kami terima surat dari Presiden, dan surat itu isinya akan kami bahas di ragab," kata Muzani.
Muzani meminta publik menunggu hasil pembahasan rapat gabungan, termasuk terkait kepastian perubahan jadwal sidang paripurna.
"Ya nanti tunggu di ragab hasil, pasti saya umumkan ke kawan-kawan. Tapi mohon sabar sebentar," ujarnya.(*)
Editor: Muhammad Furqon
