Harianmomentum--Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produktif 40 persen dari alokasi 2017 yang mencapai Rp 110 triliun. Namun begitu, Per tanggal 3 April 2017 penyaluran KUR baru mencapai 18 persen atau Rp19,8 triliun.

Menanggapi fakta tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan khwatir penyaluran KUR tidak akan maksimal.
 
“Dalam perhitungan saya, semestinya paling sedikit ada di angka Rp 30 triliun atau kurang lebih 27 persen. Ini adalah bukti bahwa sosialisasi KUR masih lemah. Saya melihat masalahnya ada di sosialisasi yang belum masif dan pada mekanisme pengajuan yang masih terkait dengan di mana, bagaimana, serta termasuk juga menyangkut persyaratan administrasi,” papar Heri dalam keterangan tertulisnya, dikutip RMOL.CO, Kamis (13/4).
 
Ia menjelaskan, sasaran besar pemerintah yang ditargetkan 40 persen adalah kelompok produktif masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) yang sebagian besar ada di titik-titik yang minim akses informasi. 
 
“Dengan format sosialisasi yang masif, maka saya meyakini respon kelompok masyarakat produktif yang menjadi sasaran itu akan lebih besar, dan kemudahan pemberian akses juga akan membuat penyaluran KUR akan lebih baik,” ujarnya.
 
Heri juga mengatakan bahwa sebelumnya, Komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya dan tekad pemerintah untuk menggeser penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif di luar sektor perdagangan seperti pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) dan usaha mikro kecil-menengah. 

Sebab, sektor-sektor itu memang kecil porsinya, yakni sektor pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) hanya sekitar 17,3 persen, sektor perikanan 1,2 persen, industri pengolahan 4,1 persen, dan jasa 11 persen, sementara perburuhan (TKI) sendiri hanya 2 persen. 

Sementara itu, porsi penyaluran KUR di luar Pulau Jawa juga harus lebih masif, mengingat porsinya masih relatif kecil antara lain Sumatera 20,2 persen, Sulawesi 9,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,4 persen, Kalimantan 6,1 persen, Papua 1,6 persen, dan Maluku 0,7 persen.
 
“Oleh sebab itu, saya meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan beberapa langkah, diantaranya yaitu meminta kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan sosialisasi KUR kepada masyarakat, platform sosialisasi juga harus lebih bervariasi, mudah dipahami, dan langsung ke titik-titik saran. (Red)