Harianmomentum.com--Meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadi prioritas utama program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Waykanan. 

 

Upaya peningkatan perekonopmian tersebut ditunjang dengan tiga program sebagai pilar utama pembangunan: pembenahaan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan sarana infrastruktur.

          

Hal tersebut disampaikan Bupati Waykanan Raden Adipati Surya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Blambanganumpu. Musrenbang berlangsung di aula kantor kecamatan setempat, Rabu (21/2).

 

“Dengan tiga pilar utama pembangunan tersebut, kita berupaya memberikan landasan yang kuat dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan," kata Adipati.

 

Dia melanjutkan, fokus pembangunan kedepan adalah bidang pemberdayaan

ekonomi rakyat. Fokus itu didasari, kondisi kertergantungan perekonomian Kabupaten Waykanan pada sektor pertanian.

 

“Sekitar 74 persen penduduk Waykanan bekerja di sektor pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB 37,19 persen. Artinya perekonomian Kabupaten Waykanan masih sangat bergantung pada sektor pertanian,” terangnya.

 

Di sisi lain, lanjut dia, angka kemiskinan di Kabupaten Waykanan masih cukup tinggi mencapai 14,5 persen dan mayoritas petani.

 

Menurut Adipati, salah satu penyebab kemiskinan, karena petani masih bertumpu pada pola  tradisional yang menghasilkan bahan mentah dengan produktifitas yang rendah. 

 

Pertanian rakyat juga masih mengandalkan komoditas eksport, seperti kopi, karet, sawit, lada, singkong yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga.

 

“Kedepan kita perlu upaya pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah, dengan mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi dan sinergitas pembinaan hulu hilir,”  jelasnya    

 

Sebelumnya Camat Blambanganampu Yustian Umi Sangon berharap seluruh kepada kampung memahami tujuan penyelengaran musrenbang. Menurut dia, musrenbang untuk menentukan sekala prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. 

 

"Jadi tidak semua usulan yang disampaikan bisa langsung direalisasikan. Hanya yang masuk sekala prioritas atau yang paling mendesak dengan kebutuhan masyarakat yang bisa direalisasikan lebih dulu, sesuai kondisi anggaran pemerintah,” terangnya. (vit)