Harianmoemntum.com--Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pringsewu mengusulkan anggaran Rp104,4 miliar kepada Kementerian Sosial, untuk pelaksanaan progam tahun 2019.

 

Kepala Dinsos Pringsewu Arif Nugroho mengatakan, pengusulan anggaran tersebut dilakukan secara onlien melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (Simlaras).  

 

“Sudah kita usulkan ke Kemensos melalui aplikasi Simlaras. Totalnya Rp105,4 miliar,” kata Arif pada harianmomentum.com, Rabu (21/2).     

 

Dia melanjutkan, anggaran yang diusulkan itu terbagi dalam dua katergori: kegiatan program prioritas nasional Rp101,2 miliar dan kegiatan pendukung pembangunan nasional urusan kepermerintah sebesar Rp3,1 miliar.

        

Arif menerangkan, kegiatan yang masuk program prioritas nasional meliputi: Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Tinggal Layak Huni ( RTLH). 

 

Kemudian:Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Subsidi Gas, Subsidi Listrik, E-Warong, Operasional PKH, serta operasional Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

 

Sedangkan usulan kegiatan yang mendukung target pembangunan nasional urusan pemerintahan meliputi: keserasian sosial, desa berketahanan sosial, KUBE, UEP bagi PMKS. 

 

Kemudian: Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Alat Bantu Penyandang Disabilitas dan Operasional LK3.

 

“Usulan yang kita sampaikan berbentuk usulan kepala daerah (bupati) dan di-input melalui aplikasi Simlaras. Usulannya juga sudah ditandatangani bupati lalu diupload ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

 

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu Relawan mengatakan, walaupun suatu kegiatan sudah menjadi prioritas nasional, daerah harus tetap mengusulkannya ke pemerintah pusat. 

 

“Sekarang ini semua kegiatan di pusat mau pun daerah harus berdasarkan usulan dari bawah," kata Relawan.

 

Bupati Pringsewu Sujadi mendukung upaya yang dilakukan dinsos tersebut. Menurut dia, sudah seharusnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berlomba-lomba mencari alternatif sumber pembiayaan/kegiatan, ke pemerintah provinsi mau pun ke pusat. 

 

“Adanya dinas itulah, mereka dibentuk untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Bukan hanya sekedar pelengkap organisasi saja. Bahkan, kalau sebuah organisasi tidak aktif, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi,” kata Sujadi. (lis)