Harianmomentum.com--Sosialisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanggamus berupaya lebih memaksimalkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah setempat.

 

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Buapati Tanggamus Zainal Abidin yang diwakilkan Asisten III , Firman Ranie menyampaikan agar Puskesmas dapat lebih meningkatkan layanannya kepada masyarakat.

 

"Puskesmas sebagai salah satu institusi publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat," kata Firman, saat menghadiri kegiatan Dinkes yang dipusatkan di Aula Serumpun Padi Gisting, Selasa (17/04).

 

Menurut dia, Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, sehingga dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi warganya.

 

Dengan semakin tingginya tuntutan bagi puskesmas untuk meningkatkan pelayanannya, banyak yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional puskesmas, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja.

 

Masih kata dia, puskesmas yang sudah menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berpeluang untuk dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

 

"Puskesmas dengan status BLUD seperti yang tertuang dalam permendagri nomor 61 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, layanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggarannya," paparnya.

 

Melalui konsep PPK-BLUD, Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari PPK-BLUD ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

 

Demi memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan puskesmas menjadi BLUD merupakan hal penting yang segera kita realisasikan. Hal ini juga sejalan dengan proses akreditasi yang telah dan sedang dijalankan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

 

Penyusunan Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan langkah awal untuk melaksanakan janji dalam langkah awal untuk melaksanakan janji dalam perbaikan kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diamanatkan dalam penerapan PPK-BLUD.

 

Setelah SPM tersusun, maka seluruh unit kinerja yang bertanggung jawab untuk menyediakan jenis pelayanan wajib yang telah dituankan dalam SPM wajib mengupayakan agar SPM tersebut dapat dicapai dengan menyusun standar-standar teknis yang telah diterapkan, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan perbaikan mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action.

 

Sebagai langkah awal pembentukan PPK-BLUD Puskesmas, ia melanjutkan, maka dilakukan Sosialisasi BLUD yang akan disampaikan oleh Tim Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan tujuan agar kita semua dapat memahami apa itu PPK-BLUD dan langkah-langkah selanjutnya yang harus dikerjakan sehingga Puskesmas dengan PPK-BLUD di Kabupaten Tanggamus dapat direalisasikan pada Januari 2019.

 

Turut hadir dalam acara tersebut BPKP perwakilan Prov Lampung, Bapak Rudi dan Ibu Devina, Kadis Kesehatan Kabupaten Tanggamus Sukisno, dan para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tanggamus.(zal)