Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi Lampung berharap kunjungan Komisi X DPR RI yang dijadwalkan pada 17 Januari 2019 dapat memberi solusi anggaran pembenahan infrastruktur pariwisata yang rusak akibat tsunami Selat Sunda.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Persiapan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Lampung di Ruang Kerja Asisten Ekbang Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (15-1-19)

Taufik mengatakan, tsunami Selat Sunda yang menelan korban jiwa, harta benda, sekaligus berdampak pada sejumlah destinasi wisata di Lampung membuat Anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Lampung. Mereka juga akan melakukan peninjauan lapangan ke objek wisata yang terdampak tsunami.

“Kami berharap kunjungan anggota DPR RI kali ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana rekonstruksi infrastruktur sektor pariwisata secara reguler, termasuk penyediaan peralatan early warning system tsunami yang dibutuhkan," ujar Taufik.

Pascatsunami Selat Sunda, sektor Pariwisata Provinsi Lampung terdampak langsung. Salah satu indikasinya turunnya kunjungan wisatawan ke Lampung, terutama angkutan udara.

“Saat ini pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata terus berupaya mensosialisasikan kondisi pariwisata Lampung yang aman untuk dikunjungi meskipun wisatawan dihimbau tetap waspada,” kata Taufik.

Asisten 1 Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan, saat ini Lampung Selatan dalam masa perpanjangan tanggap darurat tahap II hingga 19 Januari 2019 mendatang. Sedangkan masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. 

Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama pada masa pemulihan yang membutuhkan penanganan dan anggaran secara reguler dan berkelanjutan.

“Sejauh ini, tercatat kebutuhan dukungan recovery amenitas destinasi wisata di Lampung Selatan sebesar Rp7,95 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, PLTS di Legundi, pesawaran Rp11,25 miliar, kebutuhan kapal wisata/nelayan, bantuan recovery homestay, dan dermaga jeti di Kiluan sebesar Rp4 miliar," jelas Supriyanto. (ira).