Harianmomentum.com--Sembilan belas pekon (desa) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang masih tertinggal (miskin) akan menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lambar, Parosil Mabsus pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2020 di Kebun Raya Liwa (KRL) di Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit, Selasa (12-3-2019).

Tahun ini merupakan tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mat Hasnurin. Musrenbang tingkat kabupaten ini diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya guna pembangunan Lambar.

"Membangun daerah itu harus direncanakan dengan serius, musrenbang untuk memunculkan inovasi untuk menghasilkan karya baru bagi pembangunan," katanya.

Parosil tidak menampik bahwa Lambar masih berpredikat daerah tertinggal. Terdapat 19 pekon yang tersebar di 15 kecamatan masih menyandang predikat miskin (tertinggal). Karena itu, dia meminta seluruh aparatur untuk bersungguh-sungguh dalam penyusunan program kedepan.

Parosil menargetkan Lambar akan keluar dari predikat atau setatus tertinggal pada tahun 2020. Dia menghimbau perangkat daerah dapat menggunakan anggaran dengan baik.

Parosil juga menekankan kepada peratin (kepala desa) agar dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan pekon.

"Pemerintah daerah sangat terbantu dengan dengan adanya ADD dan Gerbang Saburai yang dikucurkan pemerintah pusat maupun provinsi," ucapnya.

Lambar memilik banyak potensi. Sektor perkebunan dan pariwisata ada di Lambar. Tetapi, yang menjadi masalah klasik yakni sumber daya manusia (SDM).

"Potensi Lambar, perkebunan dan pariwisatanya banyak. Namun masih kekurangan SDM untuk mengelola potensi itu," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Bahtiar Basri memuji komitmen Bupati Lambar dalam penanggulangan kemiskinan. Lambar seharusnya tidak masuk dalam katagori daerah miskin berdasakan pengalamannya menjadi camat di Sumberjaya.

Penanggulangan kemiskinan diawali dengan perbaikan database terlebih dahulu. Pasalnya, banyak ditemukan kasus terkait data kemiskinan yang tidak sinkron.

"Awali dengan pembenahan data terlebih dahulu. Baru dimulai dengan tindakan penanganan," ucapnya.

Menurut, Bahtiar, Lambar masuk dalam katagori miskin karena pendataan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Terkesan memaksakan masuk katagori miskin untuk mendapatkan program bantuan.

"Dulu ada bantuan kemiskinan, Lambar dimasukkan meskipun banyak yang mampu," katanya seranya menceritakan kondisi tersebut terjadi sewaktu ia menjadi Camat Sumberjaya. (Lem).