MOMENTUM, Jakarta--Tokoh adat dan masyarakat Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menolak intervensi asing terhadap pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dan orang asing dinilai telah memprovokasi warga di Simarboru agar menolak proyek PLTA Batangtoru. Mereka melakukan kampanye hitam dengan target membatalkan proyek PLTA yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

Penolakan terhadap intervensi asing itu, antara lain, dilakukan tokoh adat dan masyarakat dari Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar dan Kecamatan Batangtoru (Simarboru) melalui aksi damai di depan Kedutaan Inggris dan Kerajaan Belanda di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.

Memanfaatkan momen peringatan Hari Kemerdekaan RI, mereka mengusung spanduk putih bertuliskan; Listrik untuk Peradaban dan membawa poster yang salah satunya bertuliskan; Kebangkitan Kedaulatan Energi Nasional.

Para tokoh adat menilai, aktivitas LSM atau non-governmental organization (NGO) asing dan orang asing,  tidak hanya terbatas pada upaya menggagalkan PLTA Batangtoru. Mereka juga dilaporkan berada di balik aksi penolakan PLTA Tampur di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Mereka juga dilaporkan di balik aksi penolakan investasi di beberapa daerah, dengan mengusung isu lingkungan.

“Kegiatan mereka sudah sangat meresahkan warga kami. Untuk itu kami meminta agar Ian Singleton, WN (warga negara) Inggris dari NGO PanEco, ditegur atau ditarik kembali ke negaranya agar tidak lagi mengganggu warga kami,” kata Abdul Gani Batubara, tokoh masyarakat yang memimpin demo di depan Kedutaan Inggris tersebut.

Dalam rilis yang diterima harianmomentum.com disebutkan, di depan Kedutaan Belanda, Batubara membacakan petisi, menolak intervensi dan provokasi yang dilakukan WN Belanda, Gabriella Fredicson dan kawan-kawannya, terkait proyek energi baru terbarukan (EBT) yang merupakan program pemerintah pusat. NGO dan orang-orang asing ini, menurut Batubara, memanfaatkan isu lingkungan dan orangutan, untuk menghambat dan membatalkan PLTA Batangtoru.

Pernyataan Batubara itu diperkuat oleh Edward Siregar, Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon. “Kami menolak intervensi asing, yang berupaya menggagalkan proyek-proyek strategis nasional di wilayah kami, yaitu PLTA Batangtoru,” kata Edward Siregar, Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon.

Selesai melakukan aksi di Kedutaan Inggris Raya dan Kedutaan Belanda, tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Tapanuli Selatan itu mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri RI. Mereka diterima oleh Dirjend Kerjasama Multilateral Kemenlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard. “Kami cukup senang bapak-bapak datang ke sini. Kebetulan memang kami yang ikut menangani aktifitas lembaga-lembaga asing di Indonesia,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Febrian berharap bisa memperoleh data lebih banyak terkait dengan aktifitas NGO asing yang dilaporkan tersebut. Kemenlu pada kesempatan itu menerima dokumen dari tokoh adat dan tokoh masyarakat, yang diserahkan oleh Abdul Gani Batubara.

“Nanti bila ada data tambahan, silahkan sampaikan kepada kami. Kami berharap bapak-bapak proaktif melaporkan aktifitas lembaga-lembaga asing itu, karena akan sangat membantu kami. Kami punya keterbatasan mengawasi mereka, karena Kemenlu tidak punya perwakilan di daerah,” lanjut Febrian.

Keesokan harinya, Jumat sore 16 Agustus, tokoh adat dan tokoh masyarakat Simarboru ini menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP), bermaksud ingin bertemu Ketua KSP, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Tapi mereka diterima salah seorang stafnya, Fajrimei, karena para petinggi di KSP tersebut sedang padat kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan RI.

“Saya akan menyampaikan pesan bapak-bapak ini kepada bapak atasan kami, apalagi ini menyangkut pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Ini harus kami dukung,” kata Fajrimei.

“Kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi agar meneruskan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, termasuk PLTA di kampung kami. Jangan gentar dengan LSM asing itu, kami siap berada di depan untuk menghadang mereka,” kata Edward Siregar dengan nada tinggi.

“Kami berdiri paling depan menghadapi orang asing yang mengganggu proyek PLTA ini. Kami meminta pemerintah agar menindak tegas orang asing dan LSM itu, dan tetap melanjutkan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di Indonesia. Pantang mundur,” kata Tawari Siregar, Mangaraja Tenggar dari Sipirok menambahi pernyataan Edward Siregar.

Tokoh adat dan tokoh masyarakat yang melakukan aski di Kedutaan Inggris dan Kedutaan Belanda di Jakarta itu antara lain; Abdul Gani Batubara (Tokoh Masyarakat),  Edward Sirega (Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon), Yusuf Siregar  (Raja Adat Marancar), Mara Iman Nasution  (Tokoh Masyarakat), Tawari Siregar (Mangaraja Tenggar) dan Khoirullah Harahap (Tokoh Masyarakat).

PLTA Batangtoru termasuk Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Nasional sebagai bagian integral dari program 35.000 Mega Watt (MW) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

Keberadaan PLTA ini, selain nantinya diharapkan mampu berkontribusi menghemat APBN hingga Rp 6 triliun per tahun, proyek energi baru terbarukan yang ramah lingkungan ini merupakan solusi untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera. (red).