MOMENTUM, Bandarlampung--Campur tangan asing dinilai menjadi faktor adanya gerakan separatis di Papua. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Papua hanya membutuhkan keseriusan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Papua, bukan campur tangan asing.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe melihat bahwa permasalahan Papua tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara domestik. Ia menuntut ada perjanjian internasional dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah Papua. 

Rupanya usulan Gubernur Lukas Enembe tersebut disayangkan oleh Mahasiswa Papua yang berpendapat pihak asing tak perlu dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua, sebab Papua merupakan bagian dari Indonesia sebagai negara berdaulat.

Salah satu Mahasiswa Papua bernama Edward Krey menuturkan, bahwa prinsip utama dalam hubungan intenasional adalah dilarang untuk mencampuri atau mengintervensi urusan dalam negeri suatu negara.

Menurutnya, Rakyat Papua harus menyadari bahwa tugas utama mereka adalah membangun Papua dan Papua Barat untuk lebih maju. Edward pun secara sadar meyakini bahwa kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut sama sekali bukan “anak tiri” bagi NKRI.

Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno tak pernah beranjak dari seruan “Sabang sampai Merauke” sebagai wujud keutuhan kedaulatan Indonesia. Maka soal Papua adalah harga mati.

Dalam pidatonya yang berjudul “Djangan Ragu – Ragu Lagi”. Soekarno secara tegas mengatakan, Indonesia ialah segenap kepulauan antara Sabang dan Merauke. Ini merupakan dasar legal tuntutan Indonesia atas Papua.

Dirinya meyakini bahwa semua 34 provinsi di Tanah Air adalah anak emas alias kesayangan pemerintah, sehingga jangan sampai kalimat “dari sabang sabang sampai merauke” lenyap gara – gara beberapa gelintir orang yang memiliki kepentingan untuk dirinya dan kelompoknya..

Masalah kesejahteraan di Papua menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Berbagai Indonesia Timur Khususnya Papua. Mulai dari pendekatan sosial, Politik dan Budaya, hingga pendekatan ekonomi.

Dalam hal ekonomi tentu kita harus ingat bahwa di era pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, harga BBM menjadi 1 harga dari sabang sampai merauke, setidaknya hal tersebut telah mengurangi permasalahan yang ada di sana.

Meski demikian tentu pemerintah perlu berupaya lebih jauh lagi dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua. Sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan beraspal juga diiringi dengan pengembangan SDM di Papua.

Edward mengatakan dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi, Papua telah banyak mengalami beragam perubahan dengan adanya berbagai proyek dan program untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat hidup masyarakat Papua.

Bahkan Tol Papua juga sedang dibangun, dengan tujuan untuk mempermudah transportasi, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi sehingga dapat mempermudah interkoneksi antardaerah.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan dialogis dalam penyelesaian masalah yang ada di bumi Cenderawasih. Pendekatan dialogis itu akan dilakukan dalam koridor otonomi khusus (otsus).

Mantan Walikota Surakarta tersebut menegaskan, pemerintah tak semata – mata membangun infrastruktur d Papua. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk membuka akses demi penanganan berbagai masalah, salah satunya adalah gizi buruk.

Lanjutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi adalah demi kebanggaan masyarakat Papua, diantaranya perbatasan yang bagus. Namun, lebih dari itu, pembangunan yang dikerjakan pemerintah adalah demi kemajuan Papua.

Jokowi mengatakan komitmen pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat Papua. Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk melakukan otsus Papua.

Dalam menangani persoalan tersebut tentu pemerintah tidak sembarangan, sehingga pendekatan yang dilakukan secara kontekstual sesuai situasi yang dihadapi dengan tujuan agar masalah yang ada di Papua bisa segera teratasi.

Dengan adanya penyelesaian secara persuasf, tentu ada pendekatan hukum, pendekatan kultur dan komunikasi dengan semua pihak.

Di sisi lain, selama ini pemerintah juga sudah rutin mengkaji dan melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Oleh karena itu sudah sepantasnya para pejabat di daerah melakukan hal yang sama dengan pemerintah pusat agar tercipta suasana yang baik.

Dengan mengadakan dialog, makan ada ada proses tukar pikiran untuk saling memahami, permasalahan yang ada di Papua terkadang juga dilandasi oleh ketidakpahaman, sehingga dengan adanya dialog yang dalam suasana yang hangat, tentu penyelesaian masalah di Papua tak perlu campur tangan dari negara lain.(**)

Oleh : Sabby Kosay. Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta