MOMENTUM, Bandarlampung--Pelantikan Jokowi untuk menjadi Presiden pada periode keduanya tinggal menghitung hari. Karir politiknya bisa dibilang gemilang, dari mulai walikota Surakarta, Gubernur Jakarta hingga Presiden RI. Tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi bukanlah tanpa alasan, berikut ini adalah sederet keberhasilan Pemerintah era Jokowi-JK selama periode kepemimpinannya.

Dari sektor Pangan, ternyata ada yang mencibirnya, nyatanya banyak yang mengagumi terobosan Presiden Joko Widodo akan terobosannya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Terobosan yang dilakukan pemerintahan era Joko Widodo dalam mewujudkan kedaulatan pangan di apresiasi oleh ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang menyatakan kagum atas terobosan Jokowi dalam memanfaatkan lahan rawa lebak dan pasang surut yang dijadikan lahan pertanian produktif guna meningkatkan produktifitas pertanian nasional.

Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran negara yang secara sistematis mengakui, menghormati, dan memenuhi hak atas pangan warganya. 

Jokowi sudah memiliki kinerja nyata yang bisa dinilai langsung masyarakat. Salah satunya ialah dalam empat tahun membawa peringkat ketahanan Pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.

Peringkat ketahanan pangan itu dinilai dari tiga komponen, yakni ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah melaksanakan tugas dengan baik walaupun tidak bisa dimungkiri, sebagian pangan yang tersedia berasal dari impor.

Selama kepemimpinannya, angka kemiskinan menurun 1 %, yaitu 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari program penerimaan bantuan sosial yang mningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.

Peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada 2019.

Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan juga tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan Jokowi – JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke – 4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyaj 92,4 juta jiwa. Adapun penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta jiwa.

Selain itu kesejahteraan Nelayan dinilai makin membaik seiring dengan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan selama pemerintahan Joko Widodo. Hal itu menjadi bukti bahwa program pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mendorong perbaikan kehidupan nelayan di Indonesia.

Mantan Walikota Surakarta tersebut juga dikenal serius dalam membangun infrastrutktur, seperti jalan tol, bandara maupun bendungan.

Setelah infrastruktur, Pembangunan Manusia menjadi prioritas pada lepas tahun keempat Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintahn Presiden Jokowi, melaluo pembangunan fisik dan bantuan dana, berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada masa ini, untuk pertama kali Indonesia masuk dalam kategori high human development.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan menurun dari 11,22 % pada 2014 menjadi 9,82 % pada 2018. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh rasio ini juga menurun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Adapun IPM meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2018.

Pemerintah juga terus berusaha memastikan agar anak – anak Indonesia dapat menempuh pendidikan tanpa terkendala biaya. Untuk itu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar.

Tak hanya itu, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan menempatkan guru di garis depan wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Jumlah Guru Garis depan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7,094 guru.

Kebijakan Strategis yang digalakkan Jokowi nyatanya memberikan dampak signifikan bagi perkembangan Indonesia, keberhasilan tersebut tentu menjadi track record tersendiri bagi Jokowi untuk melanjutkan program-progammnya pada periode kedua nantinya.(**)

Oleh : Dodik Prasetyo. Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Strategis Indonesia (LSISI)