MOMENTUM, Kalianda--Tony Eka Candra (TEC) berkomitmen mewujudkan Lampung Selatan (Lamsel) yang aman, maju, sejahtera, mandiri, berkeadilan, berkompetisi dan bermartabat.

Tujuh hal tersebut yang dibawa TEC saat pemaparan visi-misi bakal calon bupati (Balonbup) di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Lamsel pada Sabtu (26-10-2019).

Menurut TEC, secara umum untuk mencapai visi menuju misi, harus terlebih dahulu bersama-sama membangun desa dan kelurahan menuju Lampung Selatan yang berjaya.

“Hasil dialog bersama masyarakat, Lamsel kabupaten tertua tapi juga menjadi salah satu kabupaten tertinggal di Lampung. Punya potensi, tapi pemerintah belum hadir bagi masyarakat,” kata TEC.

Selain itu, Lampung Selatan juga butuh pemimpin yang bisa berinovasi dalam mengembangkan semua potensi yang ada di Lamsel dan bukan yang hanya mengandalkan anggaran dari APBD saja.

“Lamsel punya APBD Rp2,2 triliun, setengahnya belanja tidak langsung, sisanya belanja langsung seperti Rp500 miliar untuk insfastruktur, Rp600 M dibagi untuk instansi perangkat daerah dan lainnya,” papar TEC.

Oleh sebab itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung itu meyakini, jika dalam waktu 20 tahun mendatang, Lampung Selatan tetap mengandalkan pembangunan yang bersumber dari APBD, maka Lamsel tidak akan bisa lebih maju.

“Karena itu, Lamsel butuh pemimpin yang punya inovasi maju, dan bersinergi dengan pemprov, pemerintah pusat serta dunia usaha,” terangnya.

Selain itu, yang terpenting menjadi misi TEC adalah, masyarakat Lamsel tidak boleh putus sekolah. Maka dia akan menyiapkan beasiswa bagi keluarga petani ataupun masyarakat yang kurang mampu.

“Masyarakat Lamsel juga harus bisa berobat semua, cukup dengan KTP, silahkan berobat dipuskesmas dan rumah sakit dengan gratis. Lalu, tidak boleh ada masyarakat yang tidak mampu untuk makan, oleh karena itu, kami akan buat lumbung pangan,” paparnya.

Saat ditanya panelis mengenai cara TEC menghilangkan setoran proyek, dia dengan tegas menjawab akan meningkatkan ketauladanan dan menambah tunjangan kinerja para pegawai serta menghapuskan jual beli jabatan.

“Menjadikan pemerintahan yang demokratis dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, baik akademisi, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media,” jelasnya.(bob/acw)