MOMENTUM, Bandarlampung--Proses penertiban pedagang kaki lima (PKL) di PKOR (Pusat Kebudayaan dan Olahraga) Wayhalim Bandarlampung, Selasa (22-1-2020), ditunda.

Penundaan itu karena adanya penolakan dari PKL yang akan digusur. Sehingga dilakukan negosiasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung dan PT Wayhalim serta para pedagang.

Kepala Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Lampung Lakoni mengatakan hasil dari negosiasi itu disepakati bahwa penertiban ditunda hingga lima hari.

Baca juga: PKL di PKOR Wayhalim Menolak Ditertibkan

Bentuk kesepakatan tersebut adalah perjanjian di atas materai antara pedagang dan perusahaan, yang berisi komitmen untuk membongkar lapak dalam tenggat waktu lima hari kedepan, disaksikan oleh Satpol PP Provinsi Lampung. 

"Setelah kita komunikasikan dengan pihak perusahaan, dan atas masukan dari pedagang, penertiban diundur hingga lima hari ke depan," jelas Lakoni.

Meski demikian, dia mengatakan PKL yang akan dibongkar meminta Satpol PP untuk menertibkan Mie Aceh dan Soto Lamongan.

"Mereka maunya dua lapak itu dulu, kalau itu sudah beres, mereka akan sukarela. Mereka kooperatif kok buktinya tadi bisa kita ajak dialog, dan menemukan kesepakatan," tambahnya.

Menurut dia, penundaan dalam rangka mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebelum melakukan penertiban. Jika sampai waktu yang ditentukan, PKL tidak pindah maka akan ditertibkan.

"Barangkali pedagang tidak ada waktu untuk membongkar lapaknya, kami akan bantu bongkar meski harus menggunakan alat berat," tegasnya.

Sementara, Koordinator PKL PKOR Syamsudin alias Udin (50) menolak penertiban tersebut jika tidak semua pedagang yang ditertibkan.

"Patokan kami untuk pedagang pengguna tanah, harus lebih dulu ditertibkan. Karena kan langsung menggunakan tanah milik perusahaan. Sementara kami kan di luar, dan juga pembangunankan belum berjalan," jelas Udin. (rft)