MOMENTUM, Bandarlampung--Proses penentuan lima calon anggota Komisi Informasi (KI) oleh Komisi I DPRD Lampung dinilai terlalu kental nuansa politik. Akibatnya, hasil seleksi diragukan para pihak.

Salah satu calon pun menganggap dalam proses fit and proper test (FPT) atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I merupakan proses politik. "Ya yang namanya proses politik pasti seperti itu lah," ujarnya, Senin (27-1-2020).

Dia juga menyayangkan dari lima nama yang dikabarkan akan lulus tidak ada yang berlatarbelakang jurnalis.Komisi Informasi yang bertugas melakukan sidang sengketa informasi, mestinya akrab dengan dunia jurnalistik agar lebih transparan dan terbuka. Bukan sebaliknya terkesan tanpa tugas dan kerja seperti periode lalu.

"Cuma sayang aja yah dari empat itu tidak ada satupun yang latarbelakangnya jurnalis. Kalau saya ini orang kabupaten/kota tidak kenal dengan DPRD provinsi," kata dia seraya tertawa.

Disinggung soal adakah yang memintainya dana sebesar Rp30 juta untuk dapat lolos seleksi, FI meminta wartawan mengonfirmasi peserta seleksi lainnya. "Saya ini mau naik haji tahun ini, kita ngurusin masjid. Dapat info juga? Gak tau saya, nanti jadi fitnah," tuturnya.

Menanggapi hal itu itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal memastikan proses seleksi yang dilakukan telah sesuai aturan. Bahkan, hasilnya langsung diserahkan ke pimpinan DPRD Lampung sehari setelah FPT di Komisi I.

"Kalau ada yang tidak puas dengan hasilnya, silahkan gugat. Karena apa yang kami lakukan telah sesuai dan kami bukan alat pemuas," tegas anggota Fraksi Demokrat itu.

Terkait adanya titipan partai politik, dia membantah hal tersebut. Termasuk soal tidak adanya unsur wartawan dan perempuan, menurut Yozi, tidak ada aturan terkait perwakilan tersebut.

Dia menyatakan dari awal telah sepakat tidak ada dikotomi terkait dengan seleksi tersebut. Artinya semua calon berhak bersaing menjadi yang terbaik. "Coba tunjukkan mana aturannya? Dari awal kita sepakat tidak ada dikotomi," tuturnya. 

Dia menyebut Komisi I memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan masing-masing calon. "Bagaimana mungkin kami mendongkrak (nilai) kalau calonnya tidak layak didongkrak," tuturnya. (adw)