MOMENTUM, Kotabumi--Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi terkait Pumutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Markas Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara (Lampura).

Setelah kunjungan ke Kodim 0412, komisioner Yansen Atik, Tedi Yunada, Yudi Saputra serta Sekretaris KPU Lampura mengunjungi Polres setempat.

Rombongan disambut langsung oleh Kapolres AKBP Bambang Yudho, di ruang kerjanya, Senin (22-6-2020).

Dalam pertemuan itu, Anggota KPU Tedi Yunada mengungkapkan maksud kedatangan bersama jajaran untuk melakukan silaturahmi serta berkoordinasi terkait program PDPB.

"Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Kapolres untuk berkomunikasi sekaligus berkoordinasi dengan kami terkait kerja KPU khususnya mengenai program PDPB," ujar Tedi.

Sebelumnya, lanjut Tedi, pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke Kodim 0412 Lampura dengan pokok bahasan yang sama. "Meski tahapan pemilu belum jalan, tetapi kami ditugaskan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan data pemilih dengan cara mendata anggota Kepolisian yang baru jadi anggota atau yang telah pensiun," terang Tedi.

Anggota KPU Koordinator Divisi (Kordiv) Data dan Informasi, Yansen Atik menambahkan, tujuan dari PDPB yakni untuk memvalidasikan data pemilih secara terus menerus hingga ditetapkannya DPT untuk pemilu atau pemilihan mendatang. "Data pemilih merupakan hal yang sangat krusial dalam pemilu. Karena itu, data pemilih harus benar-benar valid dan akurat sehingga hak-hak konstitusional warga negara semaksimal mungkin bisa terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan pihak Polres Lampura dalam program PDPB yang telah memberikan data-data terkait.

"Terima kasih Pak Kapolres, kemarin kita telah mendapatkan data yang kita minta," ucap Yansen.

Sementara itu, Kapolres Lampura, AKBP Bambang Yudho Martono menyambut baik koordinasi dan komunikasi tersebut. Dia menyatakan akan selalu mendukung program-program KPU dalam upaya memaksimalkan kerja-kerja demokrasi.

"Intinya kami siap membantu kerja-kerja KPU sesuai peraturan, perundang-undangan dan regulasi yang ada," pungkasnya.(**)

Editor: Agus Setyawan/rls