Oleh: Dina Rahayu Ningsih - Mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INDONESIA sedang berusaha membangun ketahanan dan swasembada pangan. Produksi meningkat, stok dijaga, dan sejumlah komoditas bahkan disebut telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, di tengah kabar tersebut, harga pangan masih kerap bergerak naik turun dan langsung terasa di meja makan masyarakat.

Di sinilah kontradiksi itu muncul: jika pangan semakin aman dari sisi ketersediaan, mengapa harga yang harus dibayar masyarakat masih belum menemukan kestabilannya?

Pertanyaan ini penting karena ketahanan pangan selama ini sering diukur dari satu sisi: apakah pangan tersedia dalam jumlah cukup. Padahal, pangan tidak berhenti sebagai angka produksi atau tumpukan stok di gudang. Setelah dipanen, pangan harus disimpan, diangkut, didistribusikan, dan diperdagangkan sebelum sampai ke tangan konsumen. Setiap tahap memiliki biaya, risiko, dan persoalan masing-masing.

Karena itu, produksi yang tinggi belum otomatis membuat harga pangan stabil.

Data pemerintah menunjukkan persoalan ketersediaan memang semakin mendapat perhatian. Pada paruh pertama 2026, produksi beras nasional dilaporkan mengalami surplus dibandingkan konsumsi. Cadangan beras pemerintah juga berada pada tingkat tinggi. Dari sisi produksi, kondisi tersebut tentu menjadi kabar baik.

Namun, surplus produksi belum menjawab pertanyaan yang lebih besar: apakah manfaat dari sistem pangan tersebut dirasakan secara adil oleh semua pihak?

Petani dan peternak berada di bagian awal rantai pangan, tetapi justru menghadapi banyak ketidakpastian. Petani harus menanggung biaya benih, pupuk, air, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya. Peternak menghadapi biaya pakan, pemeliharaan, obat-obatan, serta risiko kesehatan ternak.

Ketika biaya produksi meningkat, keuntungan mereka ikut tertekan. Persoalannya, kenaikan biaya tersebut tidak selalu dapat langsung dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Harga juga dipengaruhi kondisi pasar dan daya beli masyarakat.

Di titik ini, harga pangan sebenarnya mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting.

Konsumen membutuhkan pangan dengan harga terjangkau. Sebaliknya, petani dan peternak membutuhkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan mempertahankan usahanya. Jika harga terlalu tinggi, konsumen yang terbebani. Jika harga terlalu rendah, produsen yang kesulitan bertahan.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar bagaimana membuat pangan menjadi murah, melainkan bagaimana menciptakan harga yang wajar bagi seluruh pihak.

Ketidakpastian juga datang dari produksi. Cuaca, musim, ketersediaan air, penyakit tanaman, hingga kesehatan ternak dapat memengaruhi hasil. Ketika produksi menurun, pasokan berkurang dan harga berpotensi meningkat. Sebaliknya, ketika panen melimpah secara bersamaan, harga di tingkat petani justru dapat jatuh.

Artinya, petani bisa menghadapi persoalan dalam dua keadaan sekaligus: hasil sedikit menjadi masalah, hasil banyak pun belum tentu menjamin pendapatan yang baik.

Persoalan berikutnya muncul setelah pangan meninggalkan lahan produksi. Pangan yang dihasilkan di satu daerah harus dapat sampai ke wilayah lain yang membutuhkan. Proses ini membutuhkan transportasi, penyimpanan, tenaga kerja, dan jaringan perdagangan.

Ketika distribusi tidak berjalan lancar, biaya bertambah dan pasokan di suatu wilayah dapat terganggu. Akibatnya, harga di tingkat konsumen bisa berubah meskipun secara nasional persediaan pangan masih mencukupi.

Hal inilah yang sering luput ketika masyarakat hanya melihat harga di pasar. Konsumen mengetahui berapa harga beras, telur, daging, atau sayuran yang harus dibayar, tetapi tidak selalu mengetahui bagaimana harga tersebut terbentuk sejak dari produsen.

Ketika harga naik, perhatian biasanya tertuju pada harga akhir. Padahal, perubahan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai mata rantai sebelumnya. Karena itu, membicarakan harga pangan tanpa melihat perjalanan pangan dari produsen hingga konsumen hanya akan membuat persoalan terlihat lebih sederhana daripada kenyataannya.

Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, mulai dari pengelolaan cadangan pangan hingga program stabilisasi harga dan Gerakan Pangan Murah. Kebijakan tersebut penting, terutama ketika terjadi gejolak harga.

Namun, stabilisasi seharusnya tidak hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak. Sistem pangan membutuhkan kebijakan yang mampu mengurangi risiko sejak dari produksi, sehingga petani dan peternak tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung ketidakpastian.

Karena itu, cara mengukur keberhasilan ketahanan pangan juga perlu diperluas. Jika keberhasilan hanya dilihat dari meningkatnya produksi dan besarnya cadangan, ada bagian penting yang bisa terlewat.

Apakah petani mampu terus menanam dengan biaya yang masuk akal? Apakah peternak mampu mempertahankan usahanya? Apakah distribusi pangan berjalan lancar? Dan apakah masyarakat dapat membeli pangan tanpa harus mengurangi kebutuhan penting lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya menjadi bagian dari ukuran ketahanan pangan.

Sebab, ketahanan pangan pada akhirnya bergantung pada manusia yang menjalankan sistem tersebut. Lahan tidak menghasilkan pangan tanpa petani. Ternak tidak berkembang tanpa peternak. Distribusi tidak berjalan tanpa pelaku di sepanjang rantai pasok.

Jika orang-orang yang berada di dalam sistem pangan terus menghadapi biaya tinggi, risiko produksi, dan ketidakpastian pasar, keberlanjutan pangan juga ikut terancam. Produksi tinggi hari ini belum tentu menjamin pangan yang kuat pada masa mendatang jika pelaku utamanya tidak mampu bertahan.

Karena itu, kepentingan konsumen dan produsen tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya justru saling membutuhkan.

Konsumen membutuhkan pangan yang terjangkau, sedangkan produsen membutuhkan pasar yang memberikan penghasilan layak. Yang perlu diperbaiki adalah sistem yang menghubungkan keduanya.

Harga yang wajar tidak berarti harus selalu murah. Harga yang wajar adalah harga yang memungkinkan konsumen tetap mampu membeli sekaligus memberi ruang bagi produsen untuk melanjutkan usahanya.

Pemerintah pun perlu melihat stabilisasi pangan secara lebih menyeluruh. Menjaga harga di tingkat konsumen memang penting, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan biaya yang harus ditanggung produsen.

Penguatan produksi perlu berjalan bersama dengan kepastian harga, pengelolaan distribusi, ketersediaan sarana produksi, dan keterbukaan informasi mengenai harga di sepanjang rantai pangan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya meredam gejolak untuk sementara, tetapi juga memperkuat sistem agar gejolak serupa lebih mudah dikendalikan.

Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak cukup dibuktikan dengan banyaknya pangan yang tersedia. Angka produksi dan cadangan memang penting, tetapi keduanya belum menceritakan seluruh keadaan.

Ketahanan pangan juga harus terlihat dari kemampuan petani dan peternak untuk terus berproduksi, kelancaran pangan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, serta kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Pangan yang melimpah tetapi membuat produsen tidak mampu bertahan bukanlah keberhasilan yang utuh. Begitu pula pangan yang tersedia tetapi terlalu mahal bagi masyarakat belum menunjukkan sistem pangan yang benar-benar kuat.

Ketahanan pangan seharusnya membuat kedua sisi tersebut berjalan bersama: produsen memperoleh penghasilan yang layak, sementara masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

Maka, jika pangan kita dikatakan semakin aman, persoalan harga tidak boleh dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri. Harga merupakan salah satu cermin bagaimana sistem pangan bekerja.

Ketika harga terus bergejolak, persoalannya mungkin bukan semata-mata karena pangan kita kurang. Bisa jadi, ada bagian dari perjalanan pangan yang belum cukup kuat, mulai dari biaya produksi hingga distribusi dan pasar.

Pada akhirnya, pangan yang benar-benar aman bukan hanya pangan yang tersedia di gudang. Pangan yang aman adalah pangan yang dapat terus diproduksi, memberikan kehidupan yang layak bagi produsennya, didistribusikan dengan baik, dan tetap dapat dijangkau masyarakat.

Jika keempat hal tersebut belum berjalan seimbang, pertanyaan tentang harga pangan akan terus muncul.

Sebab, ketahanan pangan bukan hanya tentang berapa banyak pangan yang kita punya, tetapi seberapa kuat sistem yang menghasilkan pangan itu untuk terus bertahan.(*)