MOMENTUM, Labuhanratu--Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) komitmen mendukung upaya penyelesaian dan pemulihan dampak persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lamtim Zaiful Bokhari saat menghadiri Forum Dialog Program Pemulihan Peristiwa Talangsari.

Acara yang diprakarsai Kementerian Koordinator Politik Hukum  dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu berlangsung di Dusun Subingputra 2, Desa Rajabasa Lma, Kecamatan Labuhanratu, Rabu (16-12-2020).

"Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya forum dialog ini. Insyaallah dengan terselenggaranya forum dialog ini, maka persoalan-persoalan HAM di masa lalu yang terjadi di Lampung Timur bisa terselesaikan, membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Lampung Timur," kata Bupati Zaiful.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemeritah Provinsi Lampung yang selama ini telah memberikan banyak bantuan moril maupun materil terhadap warga Lamtim yang terdampak peristiwa Talangsari.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo berharap, forum dialog itu menjadi sejarah dimulainya rekonsiliasi atau penyelesaian persoalan HAM dalam instrumen nonyudisial.

"Kita semua sudah melakukan ikhtiar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. Mari kita tinggalkan ini sebagai bagian dari cerita sejarah yang tentu tidak bisa kita lupakan, tetapi kita gunakan sebagai langkah  menatap masa depan. Semoga ini menjadi sejarah dimulainya rekonsiliasi persoalan HAM dalam instrumen nonyudisial," harapnya.

Dia juga menyebut, kemenko polhukam akan terus mengawal kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat terdampak peristiwa Talangsaro.

Selain jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamtim, dialog tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pusat dan Provisi Lampung, antara lain: Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi, Asisten Deputi Hukum, HAM dan Aparatur Negara Sekretariat Kabinet Purnomo Sucipto, Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Brigjen TNI Rudy Syamsir dan  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung Syaiful Darmawan. (**)

Laporan: Arif Fahrudin

Editor: Munizar