MOMENTUM, Kalianda--Upaya peningkat kualitas dan profesionalitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus terus dilakukan. Terkait hal tersebut, Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) menggelar uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemkab setempat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison, Kota Bandarlampung, Selasa 27 Oktober 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamsel Puji Sukanto mengatakan, uji kompetensi tersebut diikuti 15 pejabat eselon II. 

"Uji kompetensi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ASN untuk menempati posisi jabatan tinggi pratama. Ada 15 orang pejabat eselon II yang mengikuti uji kompetensi ini," kata Puji.

Pelaksanaan uji kompetensi tersebut  mengacu pada  Pasal 131 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 dan Pasal 132 PP Nomor" 17 Tahun 2020.

"Berpedoman pada Pasal 131 tersebut yang berkaitan dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dinyatakan bahwa pengisian JPTP yang lowong melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada," teragnya. 

Dia melanjutkan, pengisian JPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 131 PP NomorL 11 Tahun 2017 tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pertama, peserta harus memenuhi satu klasifikasi jabatan. 

Kedua, harus memenuhi standar kompetensi Jabatan. Dan ketiga telah menduduki Jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

"Nah, yang sedang dilaksanakan hari ini syarat yang kedua. Mereka (peserta) diuji kompetensinya. Jadi nanti bisa mengisi jabatan yang lowong. Jika terpilih, untuk jabatan yang ditinggalkan kita lakukan seleksi terbuka lagi," jelasnya.

Puji melanjutkan, tahapan uji kompetensi tersebut,hampir sama dengan lelang jabatan terbuka atau seleksi terbuka. Dimulai dari penilaian administrasi berkas, penilaian uji kompetensi, pemaparan makalah dan wawancara peserta JPTP.

"Mekanisme pengisian JPTP itu kan bisa melalui seleksi terbuka yang sifatnya promosi, dari pejabat administrator (eselon III) yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi. Tapi kalau uji kompetensi, jabatan yang lowong ini diisi antar jabatan pimpinan tinggi yang ada. Jadi prosesnya sama, hanya saja yang membedakan dalam uji kompetensi tidak ada peserta yang gugur," paparnya.

Menutur dia, pelaksanaan uji kompetensi tersebut telah mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan nomor: B-3087/KASN/09/2021 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

"Paling penting dalam pengisian JPTP ini harus berkoordinasi dengan KASN. Lalu hasil uji kompetensi ini dilaporkan kepada pak bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," terangnya.

Selanjutnya, bupati melaporkan kepada KASN. Kemudian, KASN akan mereview apakah uji kompetensi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya akan dikembalikan lagi kepada bupati untuk dilakukan mutasi atau rotasi jabatan.

Lima belas pejabat eselon II yang mengikuti uji kompetensi tersebut: Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Akar Wibowo, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, Kepala Dinas Sosial Dulkahar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rohadian, Kepala Dinas Perhubungan  Mulyadi Saleh serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M Sefri Masdian.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Martoni Sani, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rini Ariasih, dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Arsyad serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yusri.

Selanjutnya: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Wahidin Amin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Intji Indriati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Thomas Amrico, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah M Darmawan. (**)

Laporan: Alpandi

Editor: Munizar