Harianmomentum.com--Tepat 20 Oktober 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berjalan tiga tahun.

Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan. Salah satu keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur. 

 

Namun, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menilai bahwa masih banyak janji Nawacita yang harus dipenuhi, misalnya penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Padahal jalannya pemerintahan efektif tinggal satu tahun lagi. 

 

"Karena satu tahun berikutnya akan disibukkan dengan agenda tahun politik, di mana kegaduhan politik akan menggeliat," jelas Heri dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (21/10).

 

Untuk itu, anak buah Prabowo Subianto ini menghimbau Presiden Joko Widodo untuk merefleksikan dirinya dalam konteks tiga tahun memerintah.

 

"Refleksi ditujukan untuk melihat secara objektif jauh dari citra dan pencitraan, sejauh mana janji-janji kampanye telah ditunaikan. Tentang apa yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir pemerintahan ini," imbuhnya.

 

Menurut Heri, ada banyak hal yang harus direfleksikan oleh Jokowi. Pertama, misalkan soal stabilitas politik. Stabilitas politik katanya tidak bisa lepas dari sejauh mana pemerintah menciptakan ekonomi yang positif dan merata.

 

Namun saat ini banyak data menunjukkan bahwa gini ratio mencapai 0,39 persen. Gini ratio adalah tingkat kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

 

"Ini di tahap lampu kuning. Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam," kata anggota Komisi XI DPR ini.

 

Berikutnya, lanjut Heri, terkait pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Pasalnya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bangsa ini hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja.

 

"Itu angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," sesalnya.

 

Saat ini Indonesia tergolong memiliki populasi orang muda produktif yang sangat besar karena memang warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka kata dia adalah warga negara yang punya energi besar. 

 

"Kalau pemerintah gagal menanganinya dengan baik diberikan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak," ujarnya.

 

Aset terbesar dalam politik adalah manusianya. Menurutnya, kalau manusianya terdidik, baik, dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan layak, maka otomatis stabilitas politik akan stabil. Masyarakat lebih bahagia, tenang dan damai. 

 

"Tapi, misalnya, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada rata-rata hanya di bawah delapan tahun setara SMP, maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif," imbuhnya. (rmol)