MOMENTUM, Bandarlampung--PWI Pusat menolak usulan wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penolakan itu ditegaskan Ketua Umum PWI Atal S Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang usai mengadakan rapat, Jumat (1-7-2022) siang. 

Ilham menegaskan, dalam Undang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan fungsi wartawa sebagai kontrol sosial.

Bahkan, dalam kode etik jurnalistik (KEJ) ditegaskan bagwa wartawan dilarang menerima sesuatu yang bersumber dari pemberitaan.

"Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?" tegasnya. 

Apalagi, dia menilai, usulan tersebut dilontarkan oleh segilintur wartawan yang berpikiran menyimpang. Padahal, sudah jelas usulan itu bertentangan dengan dasar wartawan yang dituntut bersikap independen. 

Karena itu, usulan tersebut perlu ditanggapi agar tidak menjadi keliru dan mengembangkan isu liar di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua Umum PWI menyarankan agar bantuan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan institusi pers secara keseluruhan.

Menurut Atal, bantuan itu bisa diwujudkan dalam bentuk program uji kompetensi, pendidikan wartawan dan sebagai. "Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan," tegasnya. 

Atal juga bakal memprioritaskan sosialisasi seluruh produk kongres PWI Solo 2018 segera dilaksanakan tahun ini. Termasuk Rapat  Kerja Nasional ( Rakernas PWI). 

"Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023," kata Atal. 

Senada, Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto menegaskan menolak usulan tersebut. Dia menilai, adanya tunjangan dari pemerintah berpotensi mengurangi independensi sebagai wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa. (**)